BANDUNG, FOKUSJabar.id: Asian Development Bank (ADB) menyebut bahwa Kota Bandung sebagai kota termacet di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Manajemen Transportasi dan Parkir Kota Bandung Asep Kurnia mengatakan, pihaknya belum pernah kedatangan delegasi ADB untuk survei.
Menurut dia, ADB melakukan survei terkait kemacetan di Kota Bandung hanya dari segi anggaran dan ketersediaan angkutan umum, dan tidak menilai fakta-fakta lainnya.
“Dishub belum pernah kedatangan pihak ADB, jadi melihatnya mungkin dari anggaran pembiayaan untuk angkutan umum massal,” kata Asep di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa (15/10/2019).
Menurut dia, anggaran untuk angkutan umum massal di Kota Bandung dinilai masih rendah sehingga ketersediaan serta upaya-upaya edukasi terhadap masyarakat belum bisa maksimal.
“Untuk Trans Metro Bandung saja hanya Rp9 milyar, untuk angkutan bus sekolah kurang lebih Rp2-3 milyar, dibanding Transjakarta itu anggarannya sampai 3,2 trilyun,” kata Asep.
“Kalau data mengenai kecepatan, isi rasio jalan, kerja jalan seperti tingkat pelayanan jalan, itu tidak dibahas di laporan (ADB). Saya nggak tahu sebenarnya indikator kemacetannya bagaiamana, kalau dari kecepatan isi rasio level okupansi jalan (mestinya dinilai juga) agar lebih objektif,” tambah dia.
Asep mengatakan salah satu tim survei yang sebelumnya sempat mendatangi Dishub Kota Bandung, yakni Bank Dunia saat melakukan penggalian informasi untuk data sekunder terkait survei kemacetan di kota Bandung.
(Yusuf Mugni/LIN)
