BANDUNG,FOKUSJabar.id: Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan berpengaruh terhadap peluang investasi di Jawa Barat. Bahkan, saat ini perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah terasa di provinsi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta ini.
Kabid Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat Diding Abidin mengatakan, saat ini sudah terjadi perlambatan investasi di wilayahnya meski belum mengantongi angka pasti. Hal itu karena para investor masih menahan modalnya hingga pengumuman resmi pemerintah terkait pemindahan ibu kota.
“Info Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat merekap triwulan kedua terjadi pelambatan. Karena pemodal menunggu pengumuman resmi pemerintah tentang ibu kota negara,” kata Diding di Bandung, Senin (14/10/2019).
Dia mengakui bahwa perlambatan investasi ini tidak bisa dihindari jika ibu kota negara resmi pindah ke Kalimantan. Bagaimana pun investasi akan lari ke calon ibu kota. Kendati begitu, dia tidak terlalu mempersoalkan hal itu selama pemerintah melakukan berbagai mitigasi yang diperlukan. Saat ini, menurut dia, Pemprov Jabar terus melakukan upaya untuk menarik investor ke Jabar.
Salah satunya dengan menggelar West Java Investment Summit yang akan digelar pada 18 Oktober mendatang. Selain itu, pemerintah di bawah pimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum sudah menetapkan kawasan utara (Majalengka-Cirebon-Kuningan) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru seiring beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
“Mudah-mudahan bisa mendongkrak sektor lain supaya investasi di Jawa Barat bisa tetap tumbuh,” kata dia.
Lebih lanjut, dia optimistis target investasi di Jawa Barat pada tahun ini akan tercapai. Bahkan, menurut Diding capaiannya bisa mencapai 110 persen.
“Pengalaman kita, realisasi di atas 110 persen. Kita optimistis mencapai target. Wilayahnya berkontribusi 15 persen terhadap capaian investasi nasional,” kata dia.
Lebih lanjut dia menyebut bahwa sejumlah kabupaten/kota tetap menjadi favorit bagi investor. Dia mencontohkan penanaman modal luar negeri yang ada di Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta. PMDN di Majalengka, Subang. Rata-rata garmen.
Kepala Group Advisory Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Pribadi Santoso mengatakan, berbagai upaya harus dilakukan jika tak ingin terdampak pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
“Kalau tak dimitigasi, pasti ada pengaruh. Tapi sejauh ini pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih bagus. Memang masih harus diwaspadai,” kata dia.
Menurut dia, pemerintah harus mempermudah perizinan termasuk untuk investor asing. Selain itu, eksekutif pun harus bisa memberi kepastian terkait peruntukkan suatu wilayah.
RTRW harus selesai.
(LIN)
