BANDUNG,FOKUSJabar.id: Partai Nasional Demokrat (NasDem) memastikan Hak Interpelasi DPRD Provinsi Jawa Barat layak dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil).
Selain untuk mempertanyakan tata kelola pemerintahan dan dugaan proyek – proyek siluman, interpelasi diperlukan untuk mengungkap kejanggalan eksistensi Tim Akselarasi Pembangunan (TAP).
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat Tia Fitriani mengatakan bahwa sebagai partai pengusung pertama di Pilgub Jabar 2018 bertanggungjawab terhadap permasalahan antara Pemda dengan DPRD. Terlebih, kata dia, adanya keberadaan TAP yang dikabarkan bermanuver memangkas hak dan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya dengar, makanya harus dijelaskan. Kita tidak mengharamkan interpelasi. Kalau TAP sampai menganggu institusi di Jabar ini, kami bertanya,” kata Tia di Bandung, Senin (14/10/2019).
Dia menilai bahwa progres Pemprov Jabar di masa kepemimpinan Ridwan Kamil menciptakan sekat yang memperuncing masalah.
“Adanya TAP ini memang tidak ada konsultasi, atau obrolan dengan kita sejak awal. Harusnya dari kita juga, unsur – unsurnya dari kita. Dan ternyata TAP ini ada tiga bagan, semakin liar lah ini,” kata dia.
Tia mengibaratkan, kondusivitas gubernur dengan DPRD Jabar ini seperti suami istri. Dengan kehadiran TAP yang dinilai seenaknya bertindak menciptakan kegaduhan, sudah seharusnya dibahas bersama.
“DPRD dengan gubernur itu ibaratnya suami istri yang kurang komunikasi pasti terjadi hal yang tak diinginkan, kehadiran pihak ketiga. Nah kehadiran pihak ketiga ini kalau dikomunikasikan dulu kan tidak jadi masalah,” kata dia.
Tia mengatakan, untuk menciptakan kondusivitas pihaknya menawarkan untuk membuka ruang dialog antara dewan dengan gubernur. Menurut dia, interpelasi itu memang hak DPRD.
“Sebetulnya kami sebagai pengusung kalau memang itu sudah seharusnya, kami menawarkan dulu komunikasi dua arah langsung dengan gubernur, karena memang NasDem sebagai pengusung yang pertama totalitas memenangkan beliau,” kata dia.
Sementara itu, anggota fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya menilai, perkembangan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kepanjangan tangan gubernur, yakni adanya Tim Akselarasi Jabar Juara (TAJJ).
Menurut dia, eksistensi TAJJ sama hal nya dengan TAP yang membatasi aparatur OPD di dinas – dinas. Tahun ini lahir yang namanya TAJJ, ini ‘mengganggu’ kedudukan para kepala dinas dan eselon II jadi tidak nyaman.
“Sementara dewan hanya berkomunikasi sesuai aturan dengan kepala dinas,” kata Hadi.
Bahkan, manuver TAJJ ketika diverifikasi, dinilai kurang menunjukan integritas.
“Ketika ditanya TAJJ langsung mengatakan ‘ini dari gubernur’ dan kemudian kita tidak bisa mengkonfirmasi, menanyakan dan kemudian kita lihat ya, karena yang membuat bukan orang-orang yang mengenal baik mekanisme pemerintahan Jawa Barat,” kata dia.
“Akhirnya banyak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Jadi masukan kita di rapat – rapat resmi dewan, kok nggak terwujud dalam pelaksanaan kerja,” kata dia.
(LIN)
