Kamis 12 Desember 2024

Dilantik Ketua OJK Tasik, Edi Siap Berantas Investasi Bodong dan Fintech Ilegal

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Edi Ganda Permana kembali memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya, setelah sebelumnya memimpin OJK diawal pembentukan OJK Tasikmalaya delapan tahun lalu.

Edi usai dilantik menggantikan pejabat sebelumnya, Asep Ruswandi yang telah memasuki masa pensiun.

Pelantikan tersebut dihadiri Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, Kepala OJK Regional II Jawa Barat, Triana Gunawan, Kepala BI Tasikmalaya, Heru Saptaji, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Tasikmalaya, Kartawan.

Komisioner OJK RI, Ahmad Hidayat mengatakan, pejabat baru harus mampu memberikan perubahan serta berkontribusi positif untuk mewujudkan OJK Tasikmalaya yang transparan, handal dan kredibel.

” Pemimpin itu harus mampu menciptakan terobosan-terobosan baru untuk kemajuan dan perkembangan lembaga. Dengan begitu, keberadaannya mampu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas,” ungkap Ahmad.

Dia menilai, potensi perekonomian secara umum di wilayah Priangan Timur cukup menjanjikan sehingga perlu dikembangkan dan dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat.

” Di Priangan Timur, pertumbuhan ekonominya cukup bagus (5,61 persen), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan secara regional dan nasional (5,17 persen),” kata dia.

” Ini potensi yang harus dikembangkan bagi pemangku kebijakan. Kita berharap, pimpinan OJK Tasikmalaya yang baru, dalam bekerja bisa bersinergi dengan berbagai pihak. Baik dengan pemerintah pusat, daerah, perbankan, BI, industri jasa keuangan, pelaku ekonomi, insan media, Ormas, akademisi serta komponen lainnya,” sambungnya.

Ketua OJK Tasikmalaya, Edi Ganda Permana mengatakan, program OJK yang saat ini telah berjalan cukup baik. Dia tentunya bakal melanjutkan untuk mencapai tujuan.

” Kita akan teruskan program ketua terdahulu, dan memperbaiki kekurangan sekaligus mewujudkan yang berlum terealisasi,” tegas dia.

Dirinya pun mengaku akan konsen dalam melakukan pengawasan terhadap pinjaman-pinjaman online (fintech) yang akhir-akhir ini banyak merugikan dan meresahkan masyarakat.

” Ke depannya tentu kita akan bersinergi dengan semua pihak untuk meningkatkan literasi dan inklusif  keuangan daerah. Dan yang lebih penting juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi bodong dan fintech ilegal yang banyak merugikan masyarakat,” singkatnya.

(Seda/Bam’s)

Berita Terbaru

spot_img