Kamis 12 Desember 2024

Anggota DPRD Jabar Pertanyakan Fungsi TAP

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi Demokrat Asep Wahyu Wijaya mempertanyakan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) untuk mempercepat jalannya pembangunan.

“TAP itu tujuannya untuk akselerasi, percepatan. Tapi ternyata banyak yang mogok, anggaran banyak yang idle, (tidak terserap,” kata Asep di Bandung, Rabu (9/10/2019).

Dia mendapat banyak informasi dari anggota dewan partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum pada Pilgub Jabar 2018.

“Teman-teman dewan pengusungnya (pada Pilgub 2018) beranggapan persoalan-persoalan ini serius dan berdampak massif terhadap publik,” kata dia.

Hal-hal seperti itu, kata dia, mengundang sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengusulkan hak interpelasi. Dia bersama fraksi lainnya termasuk partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum semakin serius mengajukan rencana tersebut.

“Sekarang sedang menghimpun syarat materi. Materinya lagi dibahas. Kita terus diskusi, pengayaan-pengayaan terus dilakukan. Lalu syarat formil di tatib. Tatib sekarang sedang kita bahas. Minimal 15 orang dari dua fraksi mengajukan interpelasi. Saya haqul yakin 15 dapat,” kata Asep.

Pihaknya memastikan tidak main-main dalam mengajukan interpelasi. Hal ini penting agar kebijakan Pemprov Jabar selanjutnya sesuai aturan dan memiliki tujuan jelas, yakni kepentingan masyarakat.

“Teman-teman (dewan) tidak mau dianggap anda diam saja. Ini refleksi sadar dari teman-teman di DPRD. Ini suasana kebatinan yang ada. Saya berani ngomong karena banyak bukti. Ini bukan soal pribadi, ini tentang fenomena yang ada,” kata dia.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi Golkar, Yod Mintaraga mengatakan, agenda interpelasi diperlukan untuk memperjelas capaian pembangunan yang sudah berjalan, dan itu wajar dilakukan lembaga legislatif.

“DPRD meminta pertanggungjawaban kepada gubernur jika ada kebijakan yang mengganggu dan berdampak luas,” kata Yod.

Menurut dia, Emil harusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan dewan dalam setiap program kerja yang akan digulirkan.

(LIN)

Berita Terbaru

spot_img