BANDUNG,FOKUSJabar.id: Partai pengusung Ridwan Kamil (Emil) saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan Hak Interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Kita setuju interpelasi dan akan mengajak semua anggota dewan. Banyak hal yang ingin ditanyakan, banyak yang harus dijawab oleh gubernur,” kata anggota DPRD Jabar Fraksi PKB Rahmat Hidayat Djati, Selasa (8/10/2019).
Menurut dia, interpelasi dilakukan dengan target duduk perkara kekeliruan Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjalankan roda pemerintahan provinsi terungkap secara transparan. Dia juga akan memberi penegasan bahwa mitra Pemprov Jabar yang sah secara konstitusional adalah dewan, bukan lembaga maupun tim di luar pemerintahan.
“Prinsipnya terkait tata kelola pemerintah daerah. Dalam UU pemerintah daerah itu disebutkan bahwa Pemda bersama DPRD. Setahun berjalan ini kita merasa banyak hal prinsip yang belum dilakukan,” kata dia.
Lebih lanjut Rahmat mengatakan bahwa internal fraksi PKB DPRD Jabar solid mendukung rencana interpelasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial telah memenangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018.
“Salah satu alasan kami setuju karena sebagai partai pengusung kita punya tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan gubernur betul-betul menjalankan tupoksinya,” kata dia.
Sementara itu, anggota DPRD Jabar fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya meminta Emil tidak menganggap langkah interpelasi dewan sebagai bentuk kondisi friksi atau konflik lembaga legislatif dan gubernur.
Terlebih interpelasi sesuatu yang biasa-biasa saja , bukan momok atau yang menggambarkan ketidakakuran.
“Interpelasi itu hak bertanya, kita mau nanya duduk perkara dan tolong jelaskan,” kata Abdul Hadi.
Interpelasi ini untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang penting dan strategis.
“Ini hal biasa dalam berdemokrasi, nggak perlu ada tanggapan heboh, terus bukan menunjukan dewan menghalau atau sedang merusak Pak Gubernur dan sebagainya,” kata dia.
Dia menilai, perjalanan satu tahun pemerintahan Ridwan Kamil telah dominan pada tataran sosialisasi kinerja pencitraan. Pihaknya melihat ada hal yang harus disamakan persepsi.
“Jadi dalam setahun ini masih terlalu banyak di retorika dan publikasi dibandingkan kerjaan yang esensi,” kata dia.
Ridwan Kamil yang dinilai terlalu nyaman dengan pola pencitraan melalui pemberitaan dan media sosial ini berdampak pada wibawa pembangunan Jawa Barat yang mengalami penurunan. Selain itu, Ridwan Kamil dinilai mempunyai pola komunikasi yang tidak bagus dan menciptakan situasi tidak harmonis dengan DPRD.
Pola tersebut, menuru Hadi, menciptakan hubungan antara Pemprov Jabar dengan DPRD terkendala dengan ego pencitraan.
“Ini terlalu sering, akhirnya ada ketidaknyamanan, komunikasi antara gubernur dengan mitra kerjanya yang secara konstitutional sudah ditunjuk yaitu DPRD,” kata dia.
“Dan Pak Gub lebih cenderung ke media tanpa menginformasikan dulu kepada dewan, banyak contohnya yang paling segar diingatan ketika wacana pemindahan pusat pemerintahan, beliau menyampaikan tanpa forum resmi seperti paripurna, tiba – tiba digelindingkan, akhirnya heboh,” kata dia.
(LIN)
