JAKARTA, FOKUSJabar.id: Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto mengatakan, persoalan stunting harus dikeroyok bersama-sama.
” Stunting adalah program strategis nasional. Kita targetkan prevalensi turun hingga dibawah 20 persen pada 2024,” ungkap Bambang Widianto seusai Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Bambang menegaskan, program percepatan pencegahan stunting dapat diwujudkan apabila pemerintah pusat dan daerah fokus menangani masalah tersebut secara bersama-sama.
” Kita optimis ini bisa dilakukan melalui percepatan pencegahan stunting dengan yang terkoordinir dan konvergen. Yaitu, sinergi lintas sektor dengan bersama-sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di desa dan perkotaan,” tuturnya.
Bambang menjelaskan, pada tahun 2019 pemerintah menetapkan 160 kabupaten prioritas penanganan stunting, bertambah dari tahun 2018 lalu yang hanya 100 kabupaten yang tersebar lokasinya di 34 propinsi.
Walaupun bukan termasuk penyakit, stunting tidak bisa dipandang sebelah mata. Anak dengan kondisi stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibanding anak yang tumbuh optimal.
Tidak hanya itu, pada usia produktif, individu yang saat balita mengalami stunting berpenghasilan 20 persen lebih rendah. Kerugian negara akibat stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3 persen.
Bambang menerangkan, ada lima pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pencegahan stunting bisa sukses berjalan. Yaitu, komitmen pemimpin, kampanye perubahan perilaku, konvergensi program, akses pangan bergizi, pemantauan dan evaluasi program.
Bambang optimistis jika kelima pilar tersebut berjalan sesuai rencana, maka target penurunan stunting ke level 19,48 persen pada tahun 2024 bisa tercapai. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 30,8 persen.
Asisten Deputi Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Panitia Rakortek, Abdul Muis menyebutkan, sebanyak 105 Bupati dan Wali Kota menandatangani komitmen bersama menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya masing-masing pada hari ketiga pelaksanaan Rakortek Stunting 2019, Kamis (3/10/2019).
” Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 260 Kota/Kabupaten (Kokab) sebagai prioritas penanganan stunting. Agar lebih tepat sasaran, masing-masing Kokab diminta untuk menetapkan desa prioritas penanganan stunting,” singkatnya.
(Seda/Bam’s)
