GARUT,FOKUSJabar.id: Rencana pemekaran Garut Selatan (Garsel) terbilang cukup panjang jika dibandingkan dengan daerah lain. Betapa tidak, terhitung sejak 29 September 2014 lalu, sudah rampung dan masuk dalam amanat Presiden.
Namun hingga kini, belum terealisasi karena terganjal kebijakan moratorium pemekaran daerah.
Oleh karenanya, puluhan ribu warga dari 16 Kecamatan menggelar kegiatan “ Gebyar Masyarakat Garut Selatan,” Sabtu-Minggu (14-15/9/2019). Mereka tagih janji komitmen pemerintah pusat terkait rencana pemekaran Garsel.
Baca Juga: Gerindra-Demokrat Berkoalisi Di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya
Salah satu anggota DPRD Garut Daerah Pemilihan (Dapil) 3 dari Fraksi Partai Gerindra yang juga asli putra daerah Garsel, Tatang Sumirat mengatakan, dia mendukung sekaligus mengapresiasi dilakukan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Tak hanya itu, Tatang juga berjanji bakal selalu melakukan koordinasi dengan anggota DPR RI terkait percepatan pemekaran Garut Selatan.
“ Tentunya Saya sangat mendukung dilakukan DOB. Saya akan selalu koordinasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui anggota DPR RI tentang percepatan pemekaran Garsel,” kata Tatang kepada FOKUSJabar.id, Sabtu (21/9/2019).
Menurut dia, pemekaran berdampak positif terhadap pelayanan prima kepada masyarakat. Diantaranya, pembuatan KK, e-KTP, SIM, pembayaran pajak dan hal lain yang menyangkut kebutuhan masyarakat Garut Selatan.
“ Pelayanan prima yang mudah terjangkau berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Termasuk menata daerah-daerah wisata baru yang menjadi salah satu potensi,” sebut Tatang.
Tatang mencontohkan, di Kabupaten Badung, Bali, PAD terbesarnya dari sektor pariwisata. Pun dengan di sini (Garsel), jika ditata dengan baik dipastikan meningkatkan PAD. Terlebih, sarana infrastrukturnya sudah siap.
“ Ini harus menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah (Pemda) Garut ke depan. Termasuk Pemda mengeluarkan kebijakan pembangunan Pendopo di tahun 2020,” pungkas Tatang.
(Andian/Bam’s)
