Dewan menilai banyak progrma Emil yang belum berjalan maksimal seperti yang sudah digembor-gemborkan.
Anggota DPRD Jabar Fraksi Demokrat Asep Wahyu Wijaya mengatakan bahwa dari belasan program yang sudah diluncurkan tidak ada bukti konkret yang muncul dari visi misi Gubernur dan wakil Gubernur UU Ruzhanul Ulum. Padahal, kata dia, Emil sudah dua kali mengelola anggaran.
“Wujud legacy awal tidak terlihat. Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi,” kata Asep Wahyu, Jumat (6/9/2019).
Pihaknya memahami dalam APBD 2018 Emil hanya memiliki porsi 30 persen memasukan visi misinya, mengingat pembahasan anggaran tersebut sudah berjalan di era Ahmad Heryawan.
“Tapi kalau 2019 kan full (kewenanganya), kalau jadinya Bandros (bus wisata) Kolecer (perpustakaan) itu tidak sebanding sebagai sebuah ikon produk unggulan,” kata dia.
Menurut Asep kondisi ini berbanding terbalik dengan masalah banyaknya polemik yang muncul dari Emil sendiri.
Asep menunjuk polemik pemindahan Ibu Kota Jawa Barat, isu pemekaran daerah hingga komunikasi dengan DPRD yang berjarak.
“Urusan komunikasi dan koordinasi harusnya 6 bulan pertama sudah tuntas agar selanjutnya kita bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal. Ini sudah 1 tahun, dia menutupnya dengan polemik,” kata dia.
Asep pun mengkritisi sejumlah program unggulan yang awalnya memukau, namun kedodoran dalam eksekusi. Revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah, pembenahan Kalimalang, Bekasi hingga penataan Pangandaran menurutnya menjadi contoh kegagalan eksekusi.
“Pangandaran yang katanya mau dibikin kayak Hawaii baru fondasi, Kalimalang tidak jelas. Kalau tahu (Kalimalang) itu bukan kewenangan provinsi, kenapa di awal sudah digadang-gadang di sosial media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai,” kata Asep.
Baginya pencapaian satu tahun ini harus menjadi catatan penting bagi Emil, Uu, Dewan dan seluruh pihak.
Asep menekankan, Emil dan jajarannya boleh saja membanggakan capaian program dan berkilah dengan mepetnya eksekusi anggaran.
“Tapi Ridwan Kamil menutup 1 tahun kinerja dengan polemik,” jelas dia.
Sebelumnya, Emil menyebut bahwa satu tahun pemerintahannya jatuh pada September, sementara proyek masih berjalan hingga Desember 2019.
“Jadi kalau menilai setahun saya melalui proyek strategis agak kurang fair karena proyeknya masih setengah matang,” kata
Agar fair, Emil pun meminta agar menilai kinerjanya setelah Desember, karena program-program terutama fisik rata-rata sudah tereksekusi.
“Bukan di tengah jalan, makanya saya bilang kepemimpinan saya ini lebih fokus pada peletakan fondasi reformasi. Panennya belum terjadi tapi bercocok tanam dengan cara yang baik dan pilihan yang baik sudah dimulai,” kata Emil.
(AS/LIN)
