BANDUNG, FOKUSJabar.id: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemprov Jawa Barat lakukan empat langkah.
Langkah pertama, yakni menyesuaikan organisasi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019. Dengan begitu, target yang tertera dalam RPJMD bisa direalisasikan.
Kemudian terkait keterlaksanaan, yakni semua kegiatan yang dilakukan harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Jika ada kegiatan yang telah mempunyai SOP, ini menuntut adanya evaluasi. Sebab, SOP juga harus disesuaikan dengan aturan dan target yang ingin dicapai daerah.
Langkah Ketiga adalah penataan Undang-undang yang kerap dilupakan instansi pemerintahan. Padahal, UU itu bersifat dinamis.
Jika ada perubahan, maka semua struktur organisasi berubah dan harus disesuaikan. Untuk tahap ini, Pemprov Jabar masih evaluasi.
Kemudian soal manajemen SDM, Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, Pemprov Jabar saat ini sudah menggunakan instrumen baru dalam penempatan jabatan.
“Instrumen baru dalam penempatan jabatan itu, yakni mengukur kompetensi pegawai, sehingga kapabilitas dan posisi yang ditempati sejalan,” kata Emil.
Rotasi dan mutasi pejabat Eselon III di lingkungan Pemprov Jabar pada 1 Juli 2019 lalu menjadi salah satu bukti. Saat itu, Emil memastikan, rotasi dan mutasi telah melalui pertimbangan matang dan dilakukan secara objektif.
Sebab, tujuan dari rotasi dan mutasi adalah mengakselerasi pembangunan di Jabar.
“Agar rotasi mutasi dapat dilakukan secara obyektif, Pemprov Jabar memperkenalkan metode baru, yakni peer-review di mana sesama kolega boleh mengomentari eksistensi dari koleganya. Bawahan menilai atasan, atasan ke bawahan. Kolega dari samping kiri, dari samping kanan, ” kata dia.
Plh Sekda Jabar Daud Ahmad mengatakan, reformasi birokrasi sudah menjadi keharusan untuk dilakukan.
Selain penyesuaian organisasi dengan RPJMD 2019, reformasi birokrasi mampu meningkatkan kualitas SDM secara keseluruhan. Hasilnya, diharapkan proses pembangunan akan berjalan dengan efektif, efisien, dan cepat.
“Tentunya pemerintahan kami harus berusaha meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas layanan karena tujuannya itu untuk masyarakat. Masyarakat bisa lebih sejahtera dengan pelayanan birokrasi, pelayanan baik,” kata Daud.
Selaras dengan berbagai pembenahan pada manajemen SDM, Pemprov Jabar bertekad akan sepenuhnya menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk e-Planning dan e-Budgeting pada 2020 mendatang.
Meski penerapannya baru sepenuhnya dilakukan pada 2020, namun proses ini sudah mulai bergulir sejak penggunaan APBD 2018.
“E-Budgeting rencananya 2020 tapi sudah kita terapkan untuk anggaran 2018, sehingga kami bisa pantau anggarannya berapa dan sejauhmana penyerapannya,” jelas dia.
Menurut dia, penerapan e-Budgeting ini tidak menemui kendala mengingat pihaknya memiliki ASN berkeahlian khusus terkait sistem ini.
Dengan penerapan sistem ini maka pimpinan bisa memantau langsung anggaran tanpa harus menggelar rapat. Terutama urusan penyerapan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dengan e-Budgeting, gubernur tidak perlu sering bertemu dan menggelar rapat karena dengan data ini sudah dapat dilihat dan diketahui saat itu juga. Sehingga, soal serapan pun bisa terdeteksi lebih awal. Dengan demikian, akan lebih mudah pula mendorong anggaran diserap, begitu juga volumenya,” kata dia.
Terkait penerapan SPBE, pihaknya terus melakukan penguatan dan koordinasi terutama penyiapan SDM, sistem dan payung hukum yang membuat tim Diskominfo Jabar bisa bekerja maksimal.
“Adapun langkah-langkah lanjutan penerapan masalah ini adalah adanya presepsi yang sama, makanya kita sudah melakukan rakor dengan masukan dari Kementerian Kominfo dan PAN RB. Ini akan dibahas berbagai sisi dan sarana untuk sampaikan informasi, termasuk sistem jaringan dan konten yang menjadi kewajiban dinas-dinas terkait,” kata dia.
Karena sudah mulai menerapkan SPBE, pihaknya meminta jajaran dinas teknis seperti perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan layanan.
Jika SPBE sudah diterapkan sepenuhnya, dia berharap akan berujung pada penyerapan anggaran yang lebih tinggi dan menghasilkan stimulus ekonomi.
“Jadi elektronik ini mendukung proses peningkatan informasi karena info jauh lebih cepat, sehingga saat ada masalah bisa lakukan koreksi,” kata dia.
(LIN)
