BANDUNG, FOKUSJabar.id: Anggota DPR RI terpilih dari partai Golkar Dedi Mulyadi dukung Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat, dengan konsep pemekaran hanya kabupaten dan penataan desa.
Dedi Mulyadi mengatakan, sangat relevan sekali jika Jawa Barat melakukan pemekaran mengingat peningkatan jumlah penduduk yang sangat pada di sejumlah kabupaten/kota akan tetapi, kata dia DOB ini hanya untuk pembentukan kabupaten bukan kota.
“Seperti yang terjadi sekarang contoh kota Cimahi, Kota Sukabumi, kota Cirebon dan kota Banjar, tidak ada perubahan sama sekali meskipun ada pemekaran pasalnya meski di mekarkan namun penduduknya sama dengan kultur yang sama,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui di Bandung, Selasa (20/8/2019).
Kemudian menurut Dedi, otonomi ini harus diarahkan pada konsepsi pelayanan publik, artinya harus dengan mengarahkan dengan pembentukan daerah baru yang luas dan penduduk yang besar, dia mencontohkan Garut, Sukabumi dan Bogor yang sudah selayaknya untuk DOB.
“Namun catatannya adalah ini harus pembentukan kabupaten bukan kota yang cakupannya luas,” ujar dia.
Dedi kembali menegaskan, pasalnya jika konsep DOB ini dengan pemerintah kota itu tidak efektif, yang pada akhirnya ada satu daerah yang berjumlah penduduk banyak dan sisi lain ada daerah yang jumlah penduduknya sedikit dengan luas wilayah kecil.
“Yang pada akhirnya ini menjadi masalah kita diperluas daerah ini karakteristik kota, dan dampaknya ada distribusi keuangan daerah yang tidak efektif,” ucapnya.
Menurut Dedi, dengan demikian ada tidak kesesuaian belanja daerah sehingga satu daerah ini maju pesat karena wilayahnya kecil sedangkan kabupaten lain dengan jumlah penduduk yang banyak dan luas pembangunan tidak merata.
“Artinya disini otonomisasi di Jawa Barat harus kepada daerah daerah yang memang berkubutuhan yang sangat kuat,” ujar Dedi.
Dalam hal ini Dedi memberikan solusi lain terkait DOB yaitu dengan memperbanyak jumlah desa di satu kabupaten, lanjut Dedi konsep ini tidak memerlukan biaya yang besar.
“Dengan ini biaya birokrasi lebih ringan apalagi ditambah dengan saat ini adanya alokasi dana Desa,” ujar Dedi.
Dengan demikian kata Dedi, jika DOB ini susah terbentur oleh moratorium DON maka pembentukan desa baru adalah solusi terbaik.
“Karena kita lihat saja di Bekasi dan Kerawang ada satu desa yang mengurus jumlah warga sama dengan mengurus satu pemerintahan kota,” kata Dedi.
Dedi mengaku, jika DOB ini dirinya melihat dari sudut pandang pelayanan publik bukan dari sisi politik, karena Jawa Barat ini dari sisi layanan publik tertinggal dari Jawa Tengah yang notabene jumlah penduduknya lebih redah di Jawa Barat.
“Jawa Tengah 35 kabupaten sedangkan dengan jumlah penduduk yang lebih besar Jawa Barat hanya 27 kabupaten/kota, maka relevan sekali jika Jabar dilakukan DOB,” tuturnya.
AS
