BANDUNG, FOKUSJabar.id: Sekitar 62 persen (75 orang) DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 dihuni oleh wajah-wajah baru. Mereka meminta ide dan gagasanya diperhatikan (diakomodir) Gubernur, Ridwan Kamil (Emil).
Salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra, Arif Hamid Rahman mengatakan, Gubernur Jawa Barat harus siap menerima Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dari seluruh anggota Legislatif.
” Kami dari mayoritas wajah baru ingin Gubernur memperhatikan gagasan kami,” kata Arif.
Pihak Eksekutif kata Arif, mesti membuka komunikasi seluas-luasnya kepada seluruh anggota Legislatif. Dengan begitu, percepatan pembangunan di Jabar bisa segera terlaksanakan.
” Pemerintah harus berani membuka komunikasi yang luas dengan legislatif, supaya sinergitas pembangunan Jabar cenderung lebih cepat sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Arif yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung.
Selain itu, meskipun memiliki Gubernur Jabar yang kreatif dan inovatif, tapi pemikiran itu juga tidak bisa lepas dari peran pemikiran para anggota legislatif.
” Kita punya Gubernur yang sangat kreatif dan inovatif, paham bagaimana menjalankan roda pemerintahan. Tapi semua itu tidak cukup, karena inovasi harus sinergi dengan Pokir Legislatif,” tuturnya.
Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Pasundan (Unpas), Ersyad Muttaqien, menilai bahwa tantangan kepemimpinan di era komunikasi digital saat ini adalah persoalan etika komunikasi politik. Baik di tingkatan elit ataupun masyarakat.
Pemimpin daerah hari ini, meskipun memiliki jembatan penghubung baru mengetahui aspirasi dan keluhan masyarakat melalui media sosial. Tetap secara etika komunikasi politik dan birokrasi harus merajut bubungan yang positif dan produktif dengan para anggota dewan.
” Bagaimanapun mereka membawa mandat rakyat dari Dapilnya masing-masing. Dengan harmonisnya dwi pembangunan legislatif dan eksekutif pasti akan menghasilkan produktivitas kebijakan publik dan kehangatan politik,” katanya.
(AS/Bam’s)
