BANDUNG, FOKUSJabar.id: DPW PKB Jawa Barat inisiasi pembahasan menguatkan kelembagaan DPRD Jawa Barat sebagai pengawas pemerintah. Pembahasan dilakukam bersama 10 partai di Jawa Barat.
Seluruh pimpinan parpol tersebut sepakat perkuat dan meningkatkan pengawasan eksekutif.
Kesepakatan tersebut muncul dalam acara coffee morning PKB dengan seluruh parpol se Jawa Barat, di kantor DPW PKB Jawa Barat jalan Ahmad Dahlan, Kamis (15/8/2019).
Adapun penguatan kelembagaan legislatif yang dibahas, yakni fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi.
Hal itu penting agar sinergitas, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah bisa berjalan lebih baik demi pembangunan Jabar lima tahun ke depan.
“Kami sepuluh partai di Jabar sudah sepakat bahwa tidak ada partai pengusung atau bukan pengusung. Yang kelas kita akan meningkatkan fungsi kelembagaan lima tahun ke depan,” kata Ketua DPW PKB Jabar Saeiful Huda.
Menurut dia, pembangunan di Jabar butuh aksi dari seluruh partai dan semua lapisan masyarakat.
“Membangun Jabar tidak bisa jalan sendiri atau segelintir orang. Perlu melibatkan parpol dan lapisan masyarakat lainnya,” kata dia.
Huda mengaku, dari acara yang digelarnya tersebut sangat banyak masukan dari seluruh partai, pihaknya akan menyampaikan secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Masukan dari 10 parpol ini kami akan sampaikan langsung, namun saya tidak akan sampaikan di sini apa saja yang menjadi masukan kami,” kata dia.
Dalam forum itu, 10 partai sepakat mendorong percepatan pembangunan sesuai dengan rencana.
“Poin terkahir yang dibahas adalah pencabutan moratorium daerah otonomi baru (DOB) mengingat jumlah penduduk Jabar besar, sehingga perlu mempermudah pelayanan terhadap masyarakat,” kata Huda.
Untuk diketahui, 10 Parpol yang mengikuti forum itu, yakni PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKS, Gerindra, PAN, PDI, Golkar dan Perindo.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Gerindra Jabar Buky Wibawa menjelaskan, legislatif akan memperkuat fungsinya sebagai pengawas. Terlebih, kat dia, legislator dan penganggaran tiada lain untuk kemajuan Jawa Barat.
“Maka eksekutif harus mengakomodir seluruh partai, sudah tidak lagi pendukung atau bukan pendukung, ketika di legislatif kita sama untuk pengawasan eksekutif,” kata dia.
Menurut dia harus tetap kritis tetapi analitik, sehingga kritikan itu untuk membangun.
“Kalau memang baik harus didukung, yang kurang baik, tentunya dikritisi agar menjadi baik,” kata dia.
Hal senada dikatakan Ketua DPW Nasdem Saan Mustofa, sebagai pengusung Ridwan Kamil pada Pilgub lalu, kata dia, sangat penting penguatan pengawasan di legislatif untuk kemajuan Jawa Barat.
“Saya harap ada juga penguatan koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif ke depan,” kata Saan.
Begitupun dengan Wakil Ketua DPD Golkar Jabar MQ Iswara. Menurut dia, pertemuan dengan seluruh partai ini sebenarnya membahas kondisi yang terjadi di legislatif Jabar.
Kemudian ada harapan dari pimpinan partai tentang komunikasi yang harus ditingkatkan antara eksekutif dan legislatif.
“Lebih baiknya ada komunikasi yang intens antara pimpinan partai dan kepala daerah,” kata Iswara.
(AS/LIN)
