MAKKAH, FOKUSJabar.id: Sehari sebelum pelantikan, sejumlah anggota terpilih DPRD Garut hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dikabarkan komplain sekaligus menolak jatah jas dan pakaian kerja yang diberikan Sekretariat DPRD.
Menanggapi hal tersebut, Legislator DPRD Garut dari Fraksi Demokrat yang kini tengah menunaikan Ibadah Haji, Dadang Sudrajat mengatakan, akan lebih baik untuk ke depan pagu anggaran pakaian anggota DPRD ditiadakan (dihapus).
“ Saya di internal DPRD akan kritisi dan membuka ke publik terkait dana yang dikelola Sekretariat DPRD. Jujur, Saya prihatin dengan banyaknya komentar negatif terhadap kinerja DPRD periode 2014-2019,” tegas Dadang yang juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Garut, Selasa (13/8/2019).
“ Sebagai corongnya masyarakat, saat ini kita sudah harus berani merubah sikap,” sambung dia melalui sambungan WhatsApp (WA).
Perilaku dan pola fikir sebagai wakil rakyat kata Dadang, banyak hal yang mesti dilakukan. Salah satunya, persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL).
“ Kami tolak PKL ditertibkan tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Jika mau menertibkan mereka bukan secara fisik dibenturkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tetapi buat sebuah kebijakan pengembangan ekonomi untuk mereka. Dengan begitu, mereka dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan regulasi yang ada,” tegas Dadang.
Lalu terkait masalah keterbatasan kemampuan finansial dalam berobat, tentunya perlu dikaji ulang tentang status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurut dia, BLUD hanya memperhatikan sisi profit tanpa sepadan dengan pelayanan pasien yang prima.
“ Jika ingin tetap mempertahankannya, perlu ada data dari Pemerintah Daerah (Pemda) dengan memberikan jaminan keringanan finansial untuk masyarakat kurang mampu dan jangan membeda-bedakan status pasien secara finansial,” pungkasnya.
(Bam’s)
