Apa bedanya? Menurut Kepala Biro Humas KPK sekaligus Jubir KPK Febri Diansyah pengelola informasi juga bertugas menjawab harapan publik.
“Kontrol informasi harus ada di Humas, dengan catatan informasi itu benar dan berorientasi pada pelayanan publik. Niat bekerjanya yang saya kira harus berada dalam cara berpikir: bekerja karena ada yang mempercayai kita di instansi atau jabatan apa pun,” kata Febri di acara Piala Humas Jabar 2019 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (9/8/2019).
Dalam mengelola informasi, kata Febri, penting bagi Humas untuk menentukan isi konten dan audiensi. Ketika dua hal itu selesai, Humas bisa membuat strategi komunikasi turunan, yakni memilih saluran yang digunakan untuk masing-masing target sasaran.
“Ini memang perlu agak sistematis, agar kerja humas tidak terjebak hanya sekadar menyampaikan infprmasi,” kata dia.
Dia meminta kepada Humas Pemprov Jabar dan 27 kabupaten/kota di Jabar agar ada standarisasi dan penentuan arah dari tugas kehumasan, terutama mengembangkan interaksi dengan masyarakat.
“Karena itu membuat kredibilitas dari pemerintah daerah ada dan bisa dipercaya. Harapannya, dari forum-forum seperti ini (Piala Humas) ada sharing pengalaman dan perlu ada semacam kesepakatan bersama untuk standardisasi fungsi humas dalam konteks pelayanan publik,” kata dia.
Saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mencapai 85 persen. Itu tak lepas dari cara pandang Humas KPK dalam melihat peran informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pekerjaan yang dilakukan.
“KPK bertanggungjawab pada publik, jadi bukan sosialisasi keberhasilan, tapi lebih dari itu (yakni) mempertanggungjawabkan uang yang diberikan kepada masyarakat untuk apa saja,” ucap Febri.
“Apa yang dimau publik? Kami yakin bukan soal kepala daerah buka acara seremonial, bukan juga sambutan. Humas bukan fungsi satu arah, tapi dua arah. Semakin pejabat berinteraksi dengan masyarakat, akan semakin bagus. Media sosial jadi sarana untuk itu,” kata dia.
Apalagi, kata dia, saat ini masyarakat punya pesimisme yang berlebihan terhadap pemerintah. Melalui sarana yang ada, Humas harus membuat instansi lebih bersentuhan dengan masyarakat sehingga bisa menjawab persoalan yang ada.
“Saya yakin betul kepala daerah akan mendukung kalau humas punya konsen pelayanan terhadap masyarakat, sehingga informasi itu fokus pada bagaimana masyarakat merasakan kehadiran pemerintah daerah tersebut,” kata Febri.
“Ujungnya, penikmat terakhir tetap saja pimpinan daerah atau di instansi itu, karena masyarakat percaya, masyarakat merasa terlayani. Ini yang harapannya bisa menjadi cara pandang bersama untuk unsur pimpinan daerah sekaligus karyawan atau pejabat di bidang humas,” kata dia.
Terkait PR Summit Piala Humas Jabar 2019, Febri mengatakan acara ini bagus sebagai ajang bagi insan humas untuk menempatkan posisi sebagai bagian yang krusial dalam pelayanan informasi publik.
“Perlu ada perhatian serius dari unsur pimpinan daerah untuk menempatkan humas sebagai saluran dari public accountability ke masyarakat, jadi bukan sekedar menyampaikan apa yang sudah dilakukan pejabat di daerah,” kata dia.
(LIN)
