BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemadaman listrik secara massal dari mulai Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat menimbulkan polemik dan kerugian bagi masyarakat dan sejumlah industri. Diperlukan perubahan sistem pengelolaan untuk menghindari kejadian serupa, salah satunya dengan cara disentralisasi. Dengan pola disentralisasi, maka pengelola listrik nasional yaitu Perusahaan Listrik Nasional (PLN) tidak kelabakan menanggulangi masalah yang beberapa waktu lalu terjadi.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, ada beberapa potensi di Jawa Barat yang menjadi pembangkit tenaga listrik, seperti Jatiluhur, Cirata hingga Saguling. Semua itu menghasilkan listrik, namun ditampung di PLN.
“Itu ada di Jawa Barat namun ditampung di PLN. Sehingga saat satu kutub mati, semua terdampak, saya jadi bingung,” kata Dedi melalui sambungan telepon, Selasa (6/8/2019).
Lebih lanjut Dedi mengatakan, sistematis pengelolaan listrik bisa dimaksimalkan dengan potensi yang ada di sekitar. Artinya potensi tenaga listrik dari sungai kecil atau embung yang ada di sekitar lingkungan atau suatu daerah bisa mengaliri listrik ke rumah yang ada di sekitar daerah tersebut dengan cara mandiri.
“Saat ini, listrik yang menerangi Purwakarta, Cianjur dan Bandung Barat misalnya bisa jadi tak ada kaitannya dengan pembangkit listrik yang dekat dengan rumahnya. Itulah sentralisasi pengelolaan ketenagalistrikan. Ketika satu kutub mati, semuanya terguncang,” ucapnya.
Kendati demikian Dedi menjelaskan, sungai besar dapat digunakan untuk produksi listrik skala besar. Kerusakan pada satu instalasi tempat tidak akan berdampak pada tempat yang lainnya, karena mereka dialiri dan dihidupi dari seluruh energi yang ada di lingkungannya.
“Dapat dipastikan kita mendapatkan listrik yang murah dan tidak mengalami gangguan massal. Karena setiap daerah mengelola sistem kelistrikannya sendiri sesuai dengan sumber daya listrik di wilayahnya,” kata dia.
Problematika pengelolaan listrik ini, kata dia, berasal dari pengelolaan listrik sejak zaman orde baru. Listrik hanya dikelola oleh PLN. Seluruh sumber energi tidak bisa menjual langsung kepada masyarakat. Semuanya harus dijual melalui PLN. Tentu saja cara ini telah menciptakan rangkaian yang panjang dalam metode pengelolaan energi listrik.
“Kadang, pikiran kita yang awam menjadi bingung. Seharusnya semua pihak berpikir bagaimana pengelolaan listrik ke depan. Kita marah ketika listrik padam dan ketika berhasil menyala kembali, kita tak ingat lagi,” jelas dia.
(AS/LIN)
