PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang akan mengentikan rekruitmen tenaga honorer. Terutama bagi tenaga pengajar.
” Kita bersyukur kalau itu benar. Artinya, pemerintah akan menyiapkan guru yang statusnya bukan lagi honorer,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, Surman, Jumat (2/8/2019).
Namun demikian, apabila pemerintah pusat lambat dalam menyediakan tenaga guru yang bukan berstatus honorer, sementara kebutuhan tenaga pengajar di Kabupaten Pangandaran sangat mendesak, pihaknya merasa kebingungan.
” Kalau dari pemerintah pusat lambat, sementara kita sangat membutuhkan. Bagaimana solusinya?,” ujarnya.
Dirinya mencontohkan, tahun ini saja guru yang akan pensiun sebanyak 186 orang. Sementara tahun 2020 berdasarkan data yang dimiliki oleh pihaknya sekitar 200 orang guru akan pensiun.
” Apakah dengan banyaknya yang pensiun dalam dua tahun ke depan kuota guru honorer masih mencukupi atau tidak. Kalau cukup Alhamdulillah, kalau tidak cukup saya akan koordinasi dengan Pak Bupati. Masa kelas dibiarkan kosong,” tuturnya.
Dirinya mengatakan, hingga saat ini belum menerima surat edaran mengenai pelarangan penerimaan guru honorer. Namun demikian, pihaknya juga tidak akan merekrut tenaga honorer apabila tidak mendapatkan ijin dari bupati.
” Regulasinya seperti apa sampai saat ini saya belum menerima. Kita juga tidak akan merekrut honorer kalau tidak membutuhkan dan atas seijin bupati,” katanya.
(roby/bam’s)
