BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pembubaran Gerakan untuk Ridwan (Gurka) yang diinisiasi oleh Ketua Dewan Penasehat tidak mewakili secara keorganisasian. Barisan yang membubarkan pada Rabu (17/7/2019) siang, bagian kecil dari Gurka yang menilai harapannya tidak sesuai.
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Gurka, Poerwalaksana pada konferensi pers, Kamis (18/7/2019) kemarin di Jalan Cimanuk, Kota Bandung.
Kata Poerwalaksana, harapan mereka tidak sesuai dan itu tidak sesuai dengan prinsip.
” Yang berhak membubarkan itu kami. Bukan mereka yang hanya sebagian orang. Sementara di presedium Gurka saja ada 90 orang,” kata Poerwalaksana yang juga insiator dan pendiri Gurka.
Poerwalaksana membantah, pembubaran Gurka dilatar belakangai kesulitan komunikasi antara relawan dengan RK. Termasuk adanya keluhan relawan Gurka tidak diakomodir dalam program kegiatan yang digagas RK dan wakilnya Uu Ruzhanul Ulum.
” Ketika baru dilantik, kita diundang ke Gedung Pakuan untuk audiensi. Terlepas sekarang dengan kesibukan Beliau, tapi banyak relawan kami juga dilibatkan. Salah satunya, Jabar Qiuck Respon (JQR),” ujarnya.
Menurut Poerwalaksana, pembubaran kelompok relawan karena adanya perbedaan pendapat. Dia melihat situasi tersebut tidak baik sehingga diputuskan untuk dibubarkan.
“Jangan diterjemahkan seperti organisasi seutuhnya. Intinya dibubarkan karena perbedaan prinsipnya, karena ada dari mereka yang harapkan (ke RK),” ucapnya.
Kemudian terkait akan di bentuknya ormas dari Eks Gurka tersebut, Poerwalaksana mengaku, tidak khawatir dengan hal tersebut karena untuk membetuk suatu perkumpulan itu hak siapa saja.
“Itu hak mereka jika mau jadi ormas ya silahkan,” ujarnya.
Poerwalaksana juga tidak mengkhawatirkan, jika ada sekelompok orang memanfaatkan nama Gurka untuk hal negatif, pasalnya secara resmi organisasi yang didirikannya sudah bubar.
“Kami resmi bubar jadi tidak khawatir jika ada yang memanfaatkan untuk kepentingan lain,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Silaturahmi Relawan Rindu, Hanif Mochammad menegaskan selama ini tidak ada kendala komunikasi antara relawan dengan RK. Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui relawan tetap ditampung.
“Jadi forum silaturahmi relawan ini sebenarnya wadah komunikasi terhadap aspirasi, janji kampanye dan segala dukungan program RK dan Uu. Jadi kalau tersendatnya komunikasi itu tidak benar, sebetulnya kami menyediakan itu, ada grup WA juga,” jelas dia.
Meski begitu, Hanif juga memastikan pihaknya tetap melihat kinerja pemerintah secara objektif. Pihaknya tak segan-segan mengeritik pemerintah bila ada kebijakan yang tidak pro rakyat.
“Kami juga akan kritisi kalau programnya tidak pro rakyat. Kami tetap menyerap aspirasi, janji kampanye bisa sampai dan direncanakan ke pembangunan,” tutur dia.
Disinggung kubu Iwan menyindir buruknya eksistensi JQR, Hanif membantahnya. Ia yang juga Wakil Ketua Harian JQR menyebut sebagian besar pengaduan yang masuk ke JQR tengah diproses.
“57.012 aduan sudah masuk sejauh ini. Tapi gak semua laporan darurat. Ada 34.241 pengaduan yang telah direspon dan ditindaklanjuti. Nah kalau yang kemarin disebut hanya 357 yang ditindaklanjut salah, itu yang sudah selesai,” tutur Hanif.
(AS/Bam’s)
