BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus berinovasi memberantas kemiskinan. Salah satunya melalui program inovatif berbasis desa menggunakan pendekatan digital.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat melansir bahwa per Maret 2019 angka kemiskinan di Jabar telah menurun. Hal ini menjadi catatan positif bagi kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.
Berdasarkan data BPS, per Maret 2019 tercatat ada 3,4 juta jiwa warga miskin dari total total penduduk 25,1 jiwa atau 6,91 persennya. Periode yang sama pada tahun lalu, jumlah warga miskin tercatat 3,61 juta jiwa atau 7,45 persen dari total populasi.
“Angkanya masih di bawah angka nasional yang 9,41 persen. Jumlah penduduk Jabar terbanyak di Indonesia, tapi angka kemiskinanya nomor tiga. Penilaian objektifnya seperti itu saya kira,” kata Kabiro Humas dan Keprotokolan Setda Jabar Hermansyah, Selasa (16/7/2019).
BPS pun menyatakan jumlah warga miskin di perkotaan per Maret 2019 turun menjadi 2,268 juta jiwa dari tahun sebelumnya berjumlah 2,327 juta jiwa. Sementara warga miskin di perdesaan pun turun dari asalnya 1,13 juta jiwa menjadi 1,287 juta jiwa.
“Angkanya turun baik di perkotaan maupun pedesaan. Yang menarik, angka kemiskinan di desa turun lebih cepat 0,25 persen dibandingkan di perkotaan 0,20 persen. Ini menunjukkan program berbasis desa mulai menampakkan hasilnya,” kata dia.
Sementara itu kesenjangan rasio Jabar menurut BPS, per Maret 2019 tercatat 0,402 menurun dari tahun sebelumnya yang ada di angka 0,407. Disebutkan pula gini ratio perkotaan 0,410 sedangkan perdesaan 0,319.
“Jabar memiliki daerah pabrik yang beberapa berdekatan dengan DKI Jakarta, seperti Kabuaten/Kota Bogor, Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Tentu saja UMR-nya sedikit banyak terpengaruhi standar Jakarta yang tinggi. Sementara daerah yang lain tidak demikian,” kata Hermansyah.
Menurut dia, program pengentasan kemiskinan Pemprov Jabar menangani dua sisi. Pertama, membantu program pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin, dan program pusat lainnya.
Namun di sisi lain, Pemprov fokus meningkatkan pendapatan warga melalui program-program, seperti Kredit Mesra, One Pesantren One Product (OPOP), One Village One Company (OVOC), dan program lainnya seperti Desa Digital yang meningkatkan kualitas SDM sehingga warga desa menjadi lebih produktif.
Kenapa pengentasan kemiskinan di era Pak RK lebih banyak di desa dibandingkan perkotaan? Pertama karena itu sudah jadi komitmen awal beliau. Kedua, kemiskinan di kota disebabkan urbanisasi dimana warga tanpa skill dan keahlian berbondong datang ke kota.
Akhirnya mereka jadi pengangguran dan miskin di kota. Melalui program berbasis desa ini, diharapkan bisa menekan urbanisasi.
“Buat apa merantau ke kota jika di desanya mereka sudah sejahtera. Jika sudah begitu, otomatis kemiskinan di kota menurun,” jelas dia.
(LIN)
