BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Muulyadi kembali mengomentari isu percepatan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) mengganti ketua umum Airlangga Hartarto. Isu tersebut diduga sengaja dibuat oleh oknum anggota partai yang mengincar kursi Menteri.
Dedi mengatakan, isu yang terus digulirkan oleh sejumlah pihak itu hanya sebagai manuver untuk mendapatkan jatah mentri.
“Tidak ada pembahasan terkait munaslub yang ada fokus dalam sengketa pilpres,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (24/6/2019).
Dedi menambahkan, sebenarnya di Golkar sendiri sedang fokus dalam penyelesian sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres).
Peristiwa lain yakni menunggu perumusan dan penetapan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk memilih tokoh Golkar yang memiliki kapasitas dan jabatan untuk menjadi menteri.
“Munas itu agenda pembicaraan Golkar menghadapi 2024. Karena bicaranya lima tahun ke depan tidak mesti tergesa-gesa Bulan Oktober,” katanya.
“Kalau ingin Bulan Oktober berarti ada pihak-pihak yang kesengsem memiliki peran politik di Bulan Oktober hubungannya dengan presiden, urusan kabinet,” ujarnya.
Menurutnya indikasi tersebut menunjukan desakan Munas berasal dari urusan elite dan orang per orang yang tak ada sangkut pautnya dengan kondisi Partai Golkar saat ini. “Bukan murni urusan kepartaian,” kata Dedi.
Terkait alasan sejumlah pihak yang menuding Airlangga gagal mempertahankan 91 kursi Golkar di DPR RI sebagai alasan perlunya Munaslub, Dedi menilai alasan tersebut tidak melihat kondisi riil Golkar menjelang Pileg 2019. “Golkar empat kali munas, Pak Airlangga jadi ketua umum ketika Golkar dalam kondisi sangat terpuruk,” kata dia.
Menurut Dedi, Airlangga mampu memimpin Golkar meraih 85 kursi saat partai tersebut mendapat citra negatif kasus Setya Novanto dan Idrus Marham dan kasus hukum lain, bahkan survei memprediksi kursi Golkar di bawah dua digit.
“Justru kami menilai raihan 85 kursi dalam situasi berat seperti ini masih raihan yang bagus,” ujarnya.
Dedi mengaku kondisi ini dirasakan saat dirinya mengkampanyekan Golkar di lapangan. Namun meski di situasi konsolidasi yang terbilang pendek, Golkar masih bisa menunjukan hasil di Pileg 2019.
“Sangat berat, tidak ada electoral effect dari Pilpres, opini negatif, 85 kursi itu sudah baik,” kata Dedi.
Dedi juga menegaskan urusan Munas maupun Munaslub merupakan urusan dapur Golkar. Para pihak yang berhak membicarakan hal ini menurutnya terbatas hanya pada Dewan Pembina, DPD Golkar tingkat I dan II dan Ketua Umum.
“Hanya yang punya saham. Jadi kalau pihak dari luar Golkar ngomong soal Golkar, mohon maaf ini urusan rumah tangga kami,” tuturnya.
(As)
