BANDUNG, FOKUSJabar.id: Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada masyarakat dan petani korban banjir di sejumlah wilayah Sulawesi, dikritisi sejumlah kalangan.
Selain dikhawatirkan menimbulkan rasa ketidakadilan, bantuan tersebut juga dinilai kurang berpihak pada petani secara keseluruhan.
“Ini masalah bahwa pejabat kita memiliki konflik kepentingan. Ketika merasa berasal dari daerahnya, lalu kepentingan pribadinya diutamakan. Ini yang mesti kita kritisi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPW) Ujang Komarudin kepada wartawan, Rabu (19/6/2019).
Jika memang komit dan konsisten, seharusnya bantuan-bantuan serupa juga diberikan ke seluruh wilayah terdampak bencana.
Seperti diketahui, Kementan secara sigap memberikan bantuan sebesar Rp10 milyar yang diserahkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (15/6).
Mentan menyatakan, bantuan berasal dari sumbangan internal karyawan dan donasi mitra. Bantuan tersebut berupa bantuan sehari-sehari yang dibutuhkan bagi terdampak, serta sebagian lagi disalurkan melalui program penanggulangan bencana untuk sektor pertanian.
Pada awal tahun 2019, banjir juga sempat melanda wilayah di Jawa Timur, setidaknya terdapat 5937 hektar lahan pertanian yang terdampak. Namun, tidak ada pemberitaan yang mengabarkan Kementan memberikan bantuan seperti yang dilakukan ke wilayah Sulawesi.
Jika menganut azas keadilan, kata Ujang, seharusnya perlakuan dan kebijakan yang sama dilakukan di semua wilayah yang terkena bencana.
“Bukan hanya karena di daerahnya. Ini yang menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan, dan berbahaya secara kepentingan politik,” kata dia.
Terkait dengan sumber dana bantuan yang berasal dari sumbangan internal dan stakeholder Kementan, dirinya menegaskan asalkan tidak menentang undang-undang. Jangan sampai hal itu justru berpotensi korupsi kebijakan.
“Curiganya, internal ini terpaksa atau tidak memberikan sumbangannya. Karena biasanya, ketika pejabat yang ngomong, ada rasa keterpaksaan. Seolah-olah bawahannya ikhlas, tapi belum tentu,” paparnya.
Hal senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syafuan Rozi Soebhan.
Dia menilai bahwa sistem donasi dari rekanan cenderung akan menimbulkan kesan diskriminasi.
Dia berpendapat, bisa jadi para menteri ingin memiliki investasi secara politik di daerahnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri namun juga dapat berdampak bagi keluarganya. Tapi sudah sepatutnya hal itu dikesampingkan.
“Jadi kalau ada dugaan daerah yang memiliki kedekatan tertentu, bisa saja terjadi,” kata Syafuan yang juga menyebutkan, sistem asuransi pertanian lebih baik jika diterapkan massif.
Anggota Dewan juga mengkritisi kabar adanya permohonan sumbangan untuk wilayah terdampak banjir yang ditujukan kepada para pelaku usaha. Sumbangan itu untuk tanggap darurat akibat bencana banjir di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
Anggota DPR RI Inas Nasrullah Zubir berpendapat, penyaluran bantuan kepada daerah-daerah yang dilanda bencana memang dianggarkan ke sejumlah kementerian. Namun politisi Hanura ini mengaku tidak tahu apakah anggaran itu ada di Anggaran Kementerian Pertanian.
Jika anggaran itu ada, maka Kementan boleh saja mengeluarkannya. Namun, jika tidak ada di alokasi anggaran, maka tidak boleh memberikan bantuan korban bencana dengan anggaran Kementerian.
Inas mengatakan, jika memang dana bantuan itu bukan berasal dari APBN, maka bisa saja Kementerian Pertanian menggalang dana sendiri. Misalnya dengan menggandeng mitra-mitra swasta Kementerian.
Namun demikian prosesnya harus transparan dan melibatkan lembaga lain. Seperti Kementerian Sosial. Dengan kata lain, sah saja kalau dia (Mentan) mau menggalang dana untuk korban bencana.
“Tapi harus sesuai aturan, penggalangan dana bisa melibatkan Kemensos dan dibuka ke publik dari mana asalnya dan penyalurannya,” tutur dia.
Sebelumnya, pada Kamis (13/6), Mentan melepas langsung bantuan dengan total 65 truk, berupa satu truk benih padi dan 64 truk bantuan bahan pokok di Markas Komando Resort Militer 143/Halu Oleo. Bantuan itu diperuntukkan bagi korban banjir di empat kabupaten, Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, dan Konawe Selatan.
Kementan telah berhasil menghimpun dana bantuan sebesar Rp12 milyar, baik dari internal sumbangan karyawan maupun donasi mitra Kementan. Bantuan senilai Rp4,2 milyar langsung disalurkan hari ini lewat Kendari dan Rp8 milyar lainnya lewat program penaggulangan bencana untuk sektor pertanian.
Selain mengawal distribusi bantuan, Mentan pun turut meninjau lokasi lahan dan infrastruktur pertanian yang terdampak banjir bandang.
(LIN)
