BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kalangan DPRD Jawa Barat mendesak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar untuk menuntaskan persoalan selisih anggaran sebesar Rp26 milyar yang menjadi catatan BPK RI dalam LKPD 2018.
Untuk diketahui, Pemprov Jabar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LKPD tahun anggaran 2018 dari BPK RI atau sudah kedelapan kalinya diterima Pemprov Jabar.
Namun BPK RI memberikan catatan untuk disempurnakan. Adapun beberapa rekomendasi dalam LKPD 2018, yakni terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta kepatuhan terhadap peraturan perudangan.
Wakil Ketua Banggar DPRD Jabar Irfan Suryanegara menjelaskan, catatan BPK RI terkait selisih anggaran itu sifatnya administratif.
Irfan menyebut bahwa BPK RI menemukan sejumlah pengerjaan proyek dan program OPD yang berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat perbedaan pandangan antara OPD dan BPK RI yang menyebabkan terjadinya selisih penghitungan anggaran.
“Ini harus dilakukan penyesuaian,” tegas Irfan di Bandung beberapa waktu lalu.
Pihaknya meminta seluruh OPD yang menerima catatan BPK RI untuk segera menyelesaikan persoalan itu dalam 45 hari ke depan.
“Hasil rapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK dan Banggar meminta apa-apa yang menjadi catatan BPK, terutama yang sifatnya administratif, hari harus sudah selesai dalam 45 hari,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Jabar Daddy Rohanadi menyebut bahwa DPRD Jabar sudah menindaklanjuti catatan yang diberikan BPK RI terhadap LKPD Jabar tahun anggaran 2018.
Dia mengungkapkan, salah satu yang menjadi sorotan, yakni adanya temuan selisih anggaran
sebesar Rp26 milyar yang tersebar di sejumlah OPD.
“DPRD Jabar merasa perlu mendorong Pemprov Jabar melalui OPD-OPD-nya, agar segera
memperbaiki itu,” kata dia.
Dia membeberkan secara spesifik temuan selisih anggaran sebesar Rp26 milyar itu terdapat di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) sebesar Rp20 milyar, dan Rp6 milyar lainnya di Dinkes, Diskimrum, Bappeda dan Disdik.
“Sikap dewan atas catatan BPK adalah segera memperbaiko dengan cara OPD memberikan time schedule biar clear. Masing-masing pihak yang melakukan jadi jelas dan kita akan tahu solusinya,” kata Daddy.
(LIN)
 di lingkungan Pemprov Jabar untuk menuntaskan){kind=link}