TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya merespon penetapan tersangka Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman dalam kasus suap anggaran DID dan DAK tahun 2017 oleh KPK.
” Kami minta dan mendesak Pak Budi Budiman segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Tasikmalaya,” tegas Ketua HMI Cabang Tasikmalaya, Yoga Ahmad Fauzi.
Menurut Fauzi, sejak ditetapkan menjadi tersangka 26 April lalu, Budi Budiman hingga kini masih melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut tentu saja sangat disayangkan.
” Dengan begitu, Pak Budi tidak mencerminkan sikap dan prilaku dalam mendukung semangat anti suap dan korupsi di tanah air,” sambungnya.
Penetapan Wali Kota kata Fauzi, merupakan tamparan keras masyarakat Kota Tasikmalaya sebagai Kota yang religius dan islami.
” Tentu kita semua masyarakat Kota Tasik tidak terima dan tidak mau dipimpin oleh seorang pemimpin yang tersandung hukum,” ucap dia.
Budi Budiman sudah selayaknya menanggalkan jabatannya dan menurutnya sudah tidak layak menjadi Wali Kota Tasikmalaya.
” Dalam aturan, jika pejabat telah resmi terjerat masalah hukum, tidak boleh lagi menggunakan kewenangannya dan atau menikmati fasilitas dari negara. Jelas, Pak Budi melanggar pasal 5 Ayat 1 hurup a atau hurup b atau pasal 13 undang undang no 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Artinya, Pak Budi telah melanggar sumpah jabatannya karena tersandung masalah suap dan korupsi,” tuturnya.
Masyarakat Kota Tasikmalaya kata Yoga, jika dipimpin Wali Kota tersangka KPK akan tercederai karena reputasi dan julukan Kota Santri tercoreng.
” Berangkat dari inilah, kami dorong dan desak Pak Budi wajib menaati aturan untuk bersikap legowo mundur dari jabatan Wali Kota demi terwujudnya semangat anti suap dan korupsi. Kami pun meminta KPK untuk melaksanakan tugas dengan penuh independensi dan jangan sampai kasusnya selesai dengan komunikasi di bawah meja,” pungkasnya.
(Seda/Bam’s)
