TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id : Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman yang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka suap meresmikan sejumlah proyek fisik yang dananya bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018.
Peresmian 2.199 paket kegiatan dengan menelan anggaran mencapai Rp425 milyar dipusatkan di Komplek Taman Pemakaman Umum (TPU) Aisha Rashida, Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Selasa (21/05/2019) kemarin.
Kegiatan proyek tersebut tersebar di 10 Kecamatan yang tersebar di Kota Tasikmalaya. Diantaranya, di wilayah Kecamatan Cihideung sebanyak 124 paket pekerjaan dengan nilai Rp26 milyar lebih, wilayah Tawang (121 paket) senilai Rp39 milyar lebih.
Kecamatan Bungursari (249 paket) senilai Rp46 milyar lebih, wilayah Cipedes (162 paket) dengan nilai anggaran Rp19 milyar lebih, wilayah Indihiang (273 paket) Rp41 milyar lebih, wilayah Kawalu (389 paket) dengan nilai anggaran Rp66 milyar lebih.
Kecamatan Mangkubumi (240 paket) senilai Rp45 milyar lebih, Cibeureum (122 paket) dengan anggaran Rp37 milyar lebih, Tamansari (317 paket) senilai Rp54 milyar lebih dan Kecamatan Purbaratu (122 paket) dengan total anggaran sebesar Rp48 miliar lebih.
Wali Kota, Budi Budiman mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
” Pembangunan bagi daerah itu sangat penting, namun tidak meninggalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di masyarakat,” sebut Budiman.
Budiman mengklaim, hasil pembangunan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat ke arah yang lebih maju dan sejahtera.
” Apa yang kita kerjakan tentu saja mampu mengurangi kemiskinan dan memperkuat daya beli masyarakat. Datanya, enam tahun ke belakang, angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya tertinggi di Jawa Barat (18 persen lebih). Namun alhamdulillah, tahun 2018 lalu, angka kemiskinan menurun menjadi 12,71 persen. Bahkan, satu tahun terakhir loncatannya sangat tinggi sekali,” sambungnya.
Budiman menuturkan, infrastruktur yang bagus ini akan percuma jika angka kemiskinan warganya masih tinggi.
” Kemiskinan yang terjadi mengakibatkan sarana infrastruktur tidak akan dinikmati dan dirasakan optimal oleh masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, dalam RPJMD masa jabatannya ke depan, dia menargetkan penurunan angka kemiskinan 5 persen.
” Kita gelontorkan berbagai program yang mampu mengurangi angka kemiskinan. Semisal, Wira Usaha Baru (WUB), program Gema Madani, PNPM Perkotaan dan lainnya,” pungkas Budiman.
(Seda/Bam’s)
