BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Ahmad Nugraha menyebut harus ada Pembinaan kepada organisasi masyarakat (ormas) dari pemerintah daerah untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan organisasi mereka untuk kegiatan yang mengganggu kondusifitas masyarakat Kota Bandung.
Hal ini disampaikan Ahmad menanggapi fenomena sejumlah kelompok massa yang meminta uang tunjangan hari raya (THR) secara paksa kepada pelaku usaha di Kota Bandung.
“Banyak Program kepemudaan di Kota Bandung ini sifatnya pelatihan, namun belum mencapai titik solusi terbaik bagi ormas-ormas, LSM dan sebagainya,” ujarnya, Kamis (17/5/2019).
Dalam Pembinaan tersebut, lanjut Ahmad, Pemkot Bandung harus bisa memastikan hasilnya bisa bermanfaat bagi organisasi masyarakat. Contohnya bagaimana agar nantinya ormas bisa memberi solusi untuk mengatasi pengangguran anggotanya.
“Salah satunya pelatihan menjadi wirausaha muda atau pelatihan mendapatkan pekerjaan dan sebagainya,” tambahnya.
Menurut Ahmad, ormas juga harus memastikan proposal bukan hanya untuk meminta bantuan sosial saja, tapi juga untuk meminta program pelatihan kewirausahaan dan skill mendapatkan pekerjaan dari pemerintah.
“Harus ada jemput bola juga dari pemerintah, inventarisir jumlah mereka, karena mereka mendirikan ormas tidak secara tiba-tiba, mereka mendirikan ormas karena ada niatan positif bukan niatan pemanfaatan,” ujarnya.
Ahmad secara pribadi juga mengaku setuju ada penertiban bagi ormas yang meminta uang tunjangan hari raya (THR) secara paksa kepada pelaku usaha di Kota Bandung.
“Kadang-kadang kan yang di bawah membawa sirkuler yang belum tentu disetujui oleh ketuanya sendiri, patut dipertanyakan peruntukannya,” pungkasnya.
(Vetra)
