BANDUNG, FOKUSJabar.id : Sebanyak 21 klub Bulutangkis anggota Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Bandung menolak pengunduran waktu pelaksanaan Musyawarah Olahraga tingkat Kota (Musorkot) PBSI Kota Bandung.
Sebelumnya, Pengprov PBSI Jabar merekomendasikan caretaker Pengcab PBSI Kota Bandung menunda waktu Musorkot untuk melakukan verifikasi keabsahan klub.
” Musorkot PBSI Kota Bandung ini sudah tiga kali ditunda atas pertimbangan dan arahan PBSI Jabar. Untuk kali ini, kami menolak pengunduran karena bertentangan dengan hasil rapat koordinasi,” ujar Juru bicara 21 klub, Guruh David di Sekretariat PBSI Kota Bandung, Jalan Jakarta Kota Bandung, Jumat (11/5/2019).
Penolakan ke-21 klub tersebut sekaligus mengabaikan surat dari Pengprov PBSI Jabar yang ditandatangani Sekretaris Umum, Herman Subarjah tertanggal 4 Mei 2019. Surat tersebut berisi permintaan untuk menunda pelaksanaan Musorkot sebelum dilakukan verifikasi ulang terhadap seluruh klub yang terdaftar di PBSI Kota Bandung dengan mengacu pada AD/ART PBSI.
” Isi dari surat tersebut bertentangan dengan AD/ART PBSI, peraturan organisasi (PO) PBSI 01 dan 02, serta bertolak belakang dengan hasil keputusan rapat koordinasi bersama 31 klub di gedung KONI Jabar pada 13 April 2018. Itulah alasan kami mengabaikan surat rekomendasi tersebut,” tuturnya.
Pada rapat koordinasi persiapan Musorkot PBSI Kota Bandung di gedung KONI Jabar pada 13 April 2019 dihadiri perwakilan klub anggota PBSI Kota Bandung dan PBSI Jabar yang dipimpin langsung caretaker PBSI Kota Bandung, Moch. Sya’roni.
Dalam rapat koordinasi tersebut, diputuskan jika Musorkot PBSI Kota Bandung dilakukan 11 Mei 2019 dan masa pendaftaran calon dimulai 20 April hingga 8 Mei 2019. Termasuk persyaratan bakal calon ketua umum yang diatur melalui PO PBSI 01 tahun 2018 pasal 8 serta kelengkapan administrasi bakal calon mengacu pada PO 01 tahun 2018 pasal 10.
” Ini aneh jika produk dari rapat koordinasi yang disetujui PBSI Jabar justru diingkari. PBSI Jabar selalu bicara aturan. Tapi ironisnya mengingkari sendiri kesepakatan yang lahir dari rapat koordinasi pengurus. PBSI Jabar sendiri kan hanya narasumber dan peninjau, sementara pengambilan keputusan harus melibatkan klub, tidak bisa sewenang-wenang,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya memohon kepada Moch. Sya’roni selaku caretaer PBSI Kota Bandung untuk membatalkan atau mencabut surat penundaan pelaksanaan Musorkot. Caretaker pun diminta untuk segera mengadakan pertemuan dengan tim 9. Yakni, steering committe dan organizing committee Musorkot.
” Kami ingin Musorkot tetap dilakukan sesuai kesepakatan rapat koordinasi dan memohon Ketua Umum PBSI Jabar, Akhmad Wiyagus untuk menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Kedaulatan PBSI Kota Bandung ada pada suara hati PB-PB (klub) di Kota Bandung. Jadi mohon jangan mencuri kedaulatan tersebut,” pungkasnya.
(ageng/bam’s)
