BANDUNG,FOKUSJabar.id: Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan sebesar 93,2 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menyatakan puas terhadap program bansos itu.
Hasil survei independen MicroSave Consulting Indonesia dalam kerangka kerjasama antara Kemensos RI dan Bill & Melinda Gates Foundstion (BMGF), kata Agus, menunjukkan 93 persen puas terhadap keteraturan penerimaan dan PKH ke dalam rekening.
“Sebanyak 92 persen puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menggapai aduan, 94 persen puas terhadap pendampingan, 93 persen puas terhadap kemudahan menjangkau lokasi pencairan dan 94 persen puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi,” kata Agus dalam keterangan Kabiro Humas Kemensos RI Sonny W manali melalui rilisnya kepada redakasi, Selasa (16/4/2019).
Lebih lanjut Agus mengatakan, sebanyak 86 persen KPM mengetahui bahwa Bansos itu program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga bisa menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah.
Hal ini tampak pada hasil survei dimana sebanyak 74 persen responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67 persen untuk biaya sekolah, 58 persen untuk biaya trasportasi ke sekolah, 54 persen untuk membeli makanan tambahan, 42 persen biaya ekstrakulikuler sekolah, dan 33 persen untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.
Capaian positif pun tampak pada metode penyaluran bansos secara non tunai menggunakan KKS sebanyak 77 persen KPM menggunakan KKS untuk berbagai transaksi perbankan dan 23 persen menggunakan untuk tarik tunai bansos.
Untuk diketahui, studi tersebut dilakukan di 15 provinsi dan mencakup 28 kabupaten/koya di Indonesia. Guna keperluan analisis data, survei dibagi di tiga wilayah bagian, yakni Barat (Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Kepulauan Riau
Studi dilakukan di 15 provinsi dan mencakup 28 kota/kabupaten di Indonesia. Untuk keperluan analisis data, survei dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatera Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur).
Kemudian Wilayah Tengah (seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua) dengan jumlah responden sebanyak 2.903, KPM PKH sebanyak 1.466 dan sebanyak 1.437 dari kontrol grup serta ditambah 25 in depth interview.
Kontrol grup, yakni kelompol penerima sebagai perbandingan untuk penerima bansos. Data itu diambil dari basis data terpadu (BDT) yang berada pada 11-20 persen.
Lebih lanjut Agus mengatakan, hasil survei itu bersifat independen dan bisa berlangsung atas dukungan BMGF dan mitra kerja di Indonesis, yakni MSC dan IMA.
“Kami sangat apresiasi bantuan ini untuk mengevaluasi pelaksanaanya ke depan agar semakin baik,” kata dia.
(LIN)