BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kompleksnya persoalan pendidikan di Kota Depok berdampak pada tertampungnya lulusan SMP.
Demikian disampaikan Pimpinan DPRD Jabar Irfan Suryanegara dalam hearing dialog bertajuk ‘Upaya Antisipasi
Pelaksanaan PPDB Tahun 2019 Sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018’ di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Senin (1/4/2019).
Dari sebanyak 27 ribu lulusan SMP di Kota Depok, 7 ribu di antaranya tidak tertampung di SMA yang ada di Kota Depok.
Salah satu faktor yang memengaruhi hal itu, kata dia, adalah kurangnya jumlah ruang kelas.
Pihaknya berencana memaksimalkan penambahan ruang kelas baru (RKB) di Kota Depok sesuai ketentuan yang berlaku.
“Menurut dinas pendidikan, maksimal ruang kelas itu 12 unit, sekarang rata-rata sembilan. Jadi kita akan maksimalkan 12, jika setelah dimaksimalkan belum cukup juga, kita bangun sekolah baru,” tegas Irfan.
Selain prioritas penambahan ruang kelas baru, pihaknya akan mempersiapkan regulasi terkait pemberian bantuan kepada murid tidak mampu di jenjang SMA/SMK.
Kemudian kaitannya dengan minimnya minat masyarakat terhadap sekolah swasta. Pihaknya merencanakan bertemu dengan Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) di Jabar.
Pertemuan itu untuk mencari tahu permasalahan yang dialami oleh SMA/SMK swasta di Jabar.
“Kita ingin tahu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah swasta di Jabar,” jelas Irfan.
Lebih lanjut Irfan berharap, persoalan PPDB yang dari tahun ke tahun terus berulang bisa segera terselesaikan dengan solusi yang didapatkan dari aspirasi dan masukan para unsur pendidikan di Jawa Barat.
“Kita harus segera memaksimalkan ruangan kelas baru, kita akan ubah SK Gubernur, lalu membangun sekolah baru. Kami berharap ini bisa segera dilakukan,” kata dia.
(LIN)
