BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kalangan DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemprov Jabar meningkatkan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan bank bjb.
Hal itu dinilai perlu mengingat pemerintah kabupaten/kota pun pemilik saham di bjb.
Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPRD Jabar Eryani Sulam di Bandung, Rabu (20/3/2019).
BACA JUGA:
Warga Linggasari Ciamis Tewas Tersengat Listrik Tegangan Tinggi
Dia menegaskan bahwa komunikasi dari pemprov itu harus dilakukan agar bjb merasa dimiliki seluruh warga Jabar dan Banten. Apalagi Eryani menilai bahwa pemerintah kabupaten/kota pun memberi andil besar bagi keberlangsungan bank bjb.
“Harus dilibatkan, bagaimana agar bjb ini menjadi bank orang kabupaten/koya di Jabar dan Banten,” kata Eryani.
Dia mengakui, Pemprov Jabar melibatkan kabupaten/kota terkait pembagian deviden dan CSR. Namun, kata dia, pelibatan serupa belum dilakukan saat pengambilan langkah-langkah strategis, seperti pemilihan direksi.
Jika dibiarkan, pihaknya khawatir pemerintah kabupaten/kota akan mengambil sikap, misalnya menarik penyimpanan modal di bjb seperti yang pernah terjadi di salah satu daerah.
“Kabupaten Cianjur kalau tidak salah pernah akan mencabut, dan tidak akan menyimpan dana di bjb. Penyimapanan dana PNS nya pun akan dialihkan,” ungkap dia.
Hal itu tidak akan terjadi jika bupati/wali kota (pemegang saham) diajak kominikasi dalam pengambilan keputusan.
Sementara itu, Pakar ekonomi dari Unpas Bandung Acuviarta Kartabi menilai, Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) harus segera berkomunikasi dengan pemegang saham lainnya.
Hal itu penting untuk meminimalisasi dampak kurang dilibatkannya kepala daerah di kabupaten/kota.
Apalagi, kata dia, bjb akan menghadapi rapat umum pemegang saham (RUPS) yang salah satu agendanya pemilihan jajaran direksi baru.
Sehingga, berbagai masukan dari bupati/wali kota selaku pemegang saham harus tersampaikan pada waktu yang tepat.
“Saya tahu memang bupati/wali kota tidak terakomodasi di bjb, tetapi kita harus pakai cara baik. Gubernur harus segera komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, di luar RUPS,” kata Acuviarta.
Penyamaan persepsi di antara pemegang saham itu sangat penting, mengingat bisnis bank sangat penting berkaitan dengan kepercayaan publik.
(LIN)
