BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (Cabor) berharap bisa audiensi dengan Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil untuk menemukan solusi yang tepat terkait pelaksanaan Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda) Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020.
Salah satu hal yang menghambat pelaksanaan Pelatda PON XX, yakni masih mandegnya anggaran bantuan.
Ketua Umum Pengprov Federasi Hoki Indonesia (FHI) Jabar, Brigjend TNI Dwi Jati Utomo menuturkan, pihaknya siap melakukan audiensi dengan Gubernur Jabar untuk menyampaikan ide, gagasan, hingga solusi tepat terkait permasalahan yang terjadi.
Pihaknya pun siap mendengarkan ide dan gagasan dari orang nomor satu di Jabar terkait arah pembangunan keolahragaan prestasi di Jabar.
” Jadi, selain menyampaikan ide dan gagasan, kita pun jadi tahu seperti apa arah pembangunan keolahragaan di Jabar yang diinginkan Beliau. Kita tidak bisa mengajukan satu per satu. Kita menunggu kesiapan Pak Gubernur untuk audiensi,” kata Dwi saat ditemui di gedung KONI Jabar, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Senin (11/3/2019).
Alasan menunggu undangan dari pihak pemerintah, diakui Dwi, karena posisi semua pengurus Cabor sama dan merata. Apalagi, saat ini belum ada forum resmi yang mewadahi para Ketua Cabor.
” Kalau misal satu-satu yang minta ketemu, kan repot juga dan bisa habis waktu Pak Gubernur. Jadi, mending pihak pemerintah yang mengundang kita untuk beraudiensi dengan dipasilitasi oleh Dispora,” tambahnya.
Saat ini, lanjut Dwi, yang menjadi harapan semua Cabor yakni menyelamatkan atlet. Pasalnya, untuk menjadi seorang atlet membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang tidak mudah, tidak murah dan tidak instan.
” Kita semata-mata berpikir untuk atlet yang sudah berjuang mati-matian hingga pada kondisi saat ini. Saat kesempatan untuk bisa tampil di PON ada, justru kondisi jadi tak menentu seperti ini. Kami darei cabang olahraga dan khususnya atlet, butuh kepastian pelaksanaan pelatda karena untuk menghadapi babak kualifikasi dan PON XX itu butuh persiapan yang panjang,” terangnya.
Belum digelarnya pelaksanaan Pelatda PON XX, diakui Dwi, karena masih terganjal permasalahan klasik yakni pendanaan. Apalagi, pada saat ini anggaran dana hibah bagi KONI Jabar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar masih terhambat akibat polemik kepemimpinan Ahmad Saefudin sebagai Ketua Umum KONI Jabar.
” Kalau Cabor lain yang populer mungkin tidak terlalu sulit untuk mencari bantuan melalui sponsorship. Tapi kalau seperti kami dan Cabor yang tidak terlalu populer bagaimana? Kalau pun toh ada bantuan dana pelaksanaan Pelatda, pada akhirnya kami sebagai pengurus Cabor tetap harus ‘nombok’ karena kalau dilihat dari sisi kebutuhan tidak akan memenuhi,” tegasnya.
” Kalau terkait polemik kepemimpinan Pak Ahmad (Saefudin) di KONI Jabar, saya kira sudah tidak ada masalah lagi karena saat ini sudah tidak lagi memegang jabatan struktural. Ini semua kan untuk Jabar juga bukan untuk perorangan sebagai pengurus cabang olahraga atau Ketua Umum KONI Jabar,” pungkasnya.
(ageng/bam’s)
