KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik sebanyak 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II Pemda Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/19). Para pejabat ini merupakan hasil seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan sejak November 2018 lalu.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.175-BKD/2019 dan Nomor: 821.2/Kep.176-BKD/2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, bahwa sebenarnya ada 15 jabatan yang dilakukan seleksi, namun satu jabatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan akan dilakukan seleksi ulang karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi serta jumlah peserta seleksi yang sedikit.
Dari 14 pejabat tersebut, empat orang diantaranya adalah perempuan dan sepuluh orang laki-laki. Sembilan pejabat merupakan ASN Pemda Provinsi Jawa Barat dan lima pejabat berasal dari luar ASN lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.
Berikut para Pejabat Eselon II Pemda Provinsi Jawa Barat yang dilantik Ridwan Kamil hari ini:
1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, lr. Bambang Tirtoyuliono, M.M.
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Drs. Kusmana Hartadji, M.M.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T.
4. Kepala Dinas Perhubungan, Hery Antasari, S.T.
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Ir. A. Koswara, M.P.
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Linda Al Amin, S.T., M.T.
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, H. Engkus Sutisna, S.T., M.T.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si.
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Setiaji, S.T., M.Si.
10. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, Dr. Drs. H. R. Iip Hidajat, M.Pd.
11. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, Dr. Ika Mardiah, M.Si.
12. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah, Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum.
13. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah, Ir. Hermansyah, M.Si.
14. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah, Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.H., S.E., M.Si.
Ditemui usai pelantikan, Emil mengungkapkan bahwa pihaknya ingin menempatkan karir pejabat ini berdasarkan aturan dan kompetensi. Selain itu, proses seleksi juga dilakukan tanpa intervensi dan semua proses dilakukan oleh panitia seleksi independen.
“Setelah tiga besar baru ada proses diskresi, karena harus ada chemistry,” ujar Emil.
Terkait program 100 hari, Emil meminta kepada para pejabat ini harus ada gebrakan di dinas atau OPD yang dipimpinnya. Dia pun yakin dengan para pejabat yang terpilih, karena dalam proses seleksi panitia mendapat masukan seperti dari KPK, BIN, dan berbagai pihak lainnya.
“Mereka saya targetkan 100 hari ada gebrakan-gebrakan di level dinas, kemudian membantu membereskan urusan urusan yang tertunda, khususnya yang barang/jasa. Karena lelang banyak tertunda gara-gara menunggu ini (proses seleksi dan pelantikan),” kata Emil.
“Dan saya meyakini inilah kabinet yang mantap,” sambungnya.
Sementara dalam amanatnya saat acara pelantikan, Emil meminta agar para pejabat ini bisa menjadi cermin bagi bawahan dan masyarakat. Karena segala perbuatan baik lisan, gerak tubuh, hingga raut wajah akan menjadi perhatian. Selain itu, keputusan yang diambil dan cara mendelegasikan berbagai tugas pun harus menjadi contoh bagi banyak pihak.
“Oleh karena itu, tolong ditingkatkan lagi semangat belajar leadership. Hari ini pintar saja tidak cukup, hari ini IQ saja tidak cukup, Anda semua harus punya EQ atau akhlak dalam merajut kepemimpinan. Anda juga harus punya SQ agar bathin ini selalu tenang dengan niat semata-mata lillahita’ala dan beribadah,” pesannya.
Tak lupa, Emil juga menyampaikan tiga nilai yang harus dimiliki pejabat ASN. Diantaranya: integritas, melayani bukan dilayani, serta profesional. Implementasi Dynamic Governance juga menjadi pesan Emil, agar tujuan yang ingin dicapai tidak terhambat oleh aturan yang ada.
“Segera terapkan konsep pemerintahan Birokrasi Dinamis atau LAN (Lembaga Administrasi Negara) menyebutnya Agile Bureaucracy. Harus gesit, jangan gara-gara ngga ada peraturan tujuan yang dimatikan. Harusnya dibalik tujuannya dikejar aturannya disesuaikan dan aturannya dibikin secepatnya. Konsep, aturan yang tidak sesuai dengan zaman sekarang itu menghambat inovasi,” papar Emil.
Terakhir, Emil juga meminta para pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat tidak berpolitik dan patuh keputusan yang telah dibuat. Karena menurutnya, pemimpin politik di pemerintahan daerah provinsi itu hanya Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Jangan berpolitik karena pejabat politik, pemimpin politik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dua, yaitu gubernur dan wakil gubernur. Di luar dari itu semua tegak lurus, patuh pada keputusan. Saya tidak mau mendengar ada lobi-lobi, kasak-kusuk yang tidak perlu. Karena itu hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan sesuai tupoksi dan aturan,” tandasnya.
HUMAS JABAR
