BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pasca-Pemerintah Pusat memberikan anggaran dana desa Rp1 milyar per desa per tahun setiap desa, terutama desa-desa di Jawa Barat memiliki anggaran sekitar Rp2 Miliar setiap tahunnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, dengan anggaran yang besar tersebut maka perlu dikelola secara baik dan benar. Terlebih kaitannya dengan administrasi atau pelaporan penyajian keuangannya.
“Uang ke desa hari ini banyak, masuk dari beberapa sumber. Kalau tidak didukung kehandalan dalam bidang administrasi, saya khawatir anugerah ini justru jadi musibah. Ada uang datang tapi tidak mampu membuat laporan yang baik, bisa jadi musibah. Maka solusinya harus ada pelatihan bagi mereka yang belum paham,” kata UU.
Jika salah dalam penyajian laporan keuangan, UU khawatir akan berujung pada tindak pidana korupsi. Untuk itu dia meminta peran pemerintah daerah kabupaten serta lembaga keuangan dalam memberikan pelatihan itu.
“Bahayanya, bisa diperiksa dan bisa dianggap korupsi (apabila salah dalam penyajian laporan keuangan). Padalah belum tentu dia korupsi, tetapi salah penyajian laporan bisa saja disebut korupsi,” kata dia.
Pihaknya berharap para kepala daerah, terlebih bupati harus mengadakan pelatihan seperti itu (penyajian laporan keuangan). Begitupun dengan lembaga keuangan, perbankan khususnya dalam CSR.
“Kalau bisa difokuskan untuk kegiatan pelatihan bagi kepala desa, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan akuntansi pemerintah desa,” jelas dia.
(LIN)
