BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, laporan hasil pemeriksaan atas belanja infrastruktur TA 2018 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat harus menjadi catatan dan segera ditindaklanjuti.
Berbagai catatan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembayaran di bidang infrastruktur menjadi bahan perbaikan dalam teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
“Beberapa catatan itu harus segera ditindaklanjuti 60 hari ke depan. Ini pun menjadi bahan evaluasi dinas agar lebih cermat dalam pelaksanaan, baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke pembayaran proses itu dilakukan,” tegas Ineu saat menghadiri penyerahan LHP Kepatuhan semester II 2018 di kantor BPK Perwakilan Jabar, Rabu (13/2/2019).
Beberapa catatan dari BPK itu harus diperhatika dinas (penanggungjawan pelaksanaan infrastruktur).
” Ke depan, ini harus menjadi perhatian bersama, tentu tidak hanya bagi sampling, tetapi untuk semua OPD dalam pelaksanaan kegiatan OPD agar tertib administrasi,” kata Ineu.
(LIN)
