TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id : Aksi deklarasi politik mendukung salah satu Paslon Presiden-Wakil Presiden yang dilakukan di komplek Pondok Pesantren (Ponpes) di Jalan Paseh, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya mendapat tanggapan dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat.
Pimpinan Ponpes Salalatul Huda, Ustadz Aminudin Bustomi menyesalkan dan menyayangkan pihak panitia yang tidak tahu aturan melakukan deklarasi dukungan politik ke salah satu Paslon di lingkungan Ponpes.
” Saya mengecam aksi deklarasi politik di Pesantren. Pasalnya, tindakan tersebut sudah melanggar aturan bahwa lembaga pesantren tidak dibenarkan dipakai untuk berpolitik/ Terlebih, deklarasi mendukung ke salah satu Paslon Presiden,” tegas Aminudin.
Sekretaris MUI Kota Tasikmalaya ini juga menjelaskan, lingkungan pesantren harus dipergunakan sesuai dengan fungsi untuk membimbing umat dalam mempertebal ilmu-ilmu keagamaan bukan malah dipakai untuk dukung mendukung.
” Memang saat itu ada acara sosialisasi ekonomi syariah di pesantren yang dihadiri Wagub Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman dengan pemberi materi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya. Setelah selesai sosialisasi, kok ada kegiatan deklarasi ke Paslon Presiden nomor 01. Padahal dalam rundown acara tidak ada. Ini saya sangat kecewa terhadap panitia penyelenggara sosialisasi,” ungkapnya.
Alumni PA 212 ini mengaku tidak ikut dalam deklarasi itu dan tidak mengetahui pihak panitia merubah rundown dengan menjadikan pesantrennya sebagai ajang politik.
” Saya tidak setuju jika ulama ikut-ikutan dalam politik serta menolak keras bila lingkungan pesantren dijadikan tempat ajang politik praktis, sebab pesantren harus netral dan kalau mau aksi deklarasi, silahkan diluar sana,” pungkasnya.
(Seda/Bam’s)
