Kamis 12 Desember 2024

Emil Minta Sekda Kawal Pembiayaan LRT Bandung Raya

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) memastikan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk pembiayaan pembangunan proyek LRT Bandung Raya dikawal langsung Sekda Jabar Iwa Karniwa.

Dalam rapat pimpinan, Emil membahas progres proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang terintegrasi dengan LRT Bandung Raya.

“Targetnya 2021 sudah bisa beroperasi. Saat ini pembebasan lahan kereta cepat itu sudah 85 persen. Kalau fisiknya baru 5 persen,” kata Emil di Gedung Sate, Bandung, Senin (4/2/2019).

Menurut dia, dalam rapat kesiapan rute LRT sebagai koneksi dari Kereta Cepat ke Kota Bandung melewati GBLA, melewati masjid Raya, terus ke Kota Bandung itu pun dibahas, termasuk skema KPBU yang akan melibatkan pendanaan pemerintah dan swasta.

“Sementara ini wacananya KPBU jadi ada penyertaan modal dari APBN, itu yang saya titipkan ke Pak Sekda untuk memastikan skenario ini ada. Jangan sampai nanti kereta api cepatnya beres koneksinya tidak ada,” jelas dia.

Adapun rute awal LRT Bandung Raya yang pertama akan dibangun, yakni dari Tegaluar sampai Leuwipanjang.

” Yang penting orang datang ke sana bisa konek ke kereta cepat,” kata dia.

Sementara itu, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan bahwa ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti lebih detail terkait konektivitas LRT Bandung Raya.

Hal itu, kata dia, merupakan tindaklanjut dari pertemuan yang dihadiri perwakilan Bappenas, Kemenhub, kemenkeu, PT SMI, PTPII juga dirut PT PSBI, Dirut PT JMT, perwakilan Jasa Sarana, juga dari Wika, Dishub, Bappeda DPKAD.

“Dimana disimpulkan bahwa pihak Kementrian Perhubungan dalam dua hari ke depan akan kirimkan surat ke Gubernur Jabar hasil dari penyusunan studi pendahuluan dan dokumen Outline Bussiness Case (obc) semacam dokumen pra FS. Diupayakan dalam dua hari sampai ke gubernur,” kata dia.

Selanjutnya setelah dokumen diterima gubernur, oleh Sekda akan ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke Bappenas untuk mengusulkan perencanaan LRT atau monorel Bandung Raya untuk masuk dalam PPPP Book bappenas.

“Dalam hal yang sama dokumen obc dan studi pendahuluan akan dikomuniaksikan ke Kemenkeu terkait beberapa kajian seperti demand, kemampuan fiskal daerah, dan kajian skema investasi. Secara simultan juga akan dilakukan pembahasan LRT di kantor bersama KPBU Jakarta, ” jelas Iwa.

(LIN)

Berita Terbaru

spot_img