BANDUNG, FOKUSJabar.id : Pengurus Besar (PB) Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) melakukan keputusan sepihak dengan menambah jumlah nomor pertandingan Cabang Olahraga (Cabor) Sepatu Roda di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020.
Penambahan dari 24 nomor pertandingan menjadi 36 nomor pertandingan tersebut pun dipertanyakan Pengurus Provinsi (Pengprov) Porserosi Jawa Barat.
Ketua Umum Pengprov Porserosi Jabar, Erry Sudradjar menuturkan, penambahan nomor tersebut terjadi pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Porserosi yang digelar di Bandung pada Desember 2018 lalu. Saat itu, PB Porserosi membagikan kertas mengenai perubahan nomor pada PON XX menjadi 36 nomor tanpa ada penambahan kuota atlet.
” Ini kenapa PB dengan seenaknya saja melakukan perubahan nomor pertandingan di PON, apalagi tidak disertai ketentuan yang jelas terkait penambahan kuota atlet. Ini kan jadi kontradiktif dengan SK terkait penetapan cabang olah raga, nomor pertandingan, dan kuota atlet yang dikeluarkan KONI Pusat,” ujar Erry saat ditemui di GOR Bandung, Jalan Jakarta Kota Bandung, Kamis (10/1/2019).
Dalam SK KONI Pusat nomor 72 tahun 2018, sudah ditetapkan sebanyak 24 nomor pertandingan dengan kuota atlet 77 atlet untuk cabang olah raga sepatu roda pada PON XX. Sedangkan apa yang ditetapkan PB Porserosi justru bertentangan dan tidak sesuai dengan SK KONI Pusat tersebut.
“Ini salah merubah tanpa ada SK dari KONI Pusat mengenai perubahan ini. Seharusnya, PB melibatkan setiap provinsi soal keputusan ini karena ini memang akan melibatkan provinsi peserta PON XX. Apakah sanggup atau tidak,” terangnya.
Penambahan nomor sendiri, yakni 12 nomor dari slalom dan skateboard. Diantaranya speed slalom, classic slalombattle slide, dan high jump serta street dan park untuk kategori skateboard.
” Kalau kami Jabar tentu tidak menjadi dan justru merasa diuntungkan karena kami punya atlet yang cukup banyak di slalom dan skateboard. Tapi bagaimana dengan daerah lain. Jangan sampai keputusan yang diambil justru seperti dipaksakan karena bagi kami di daerah akan sangat berpengaruh,” tegasnya.
(ageng/bam’s)
