GARUT, FOKUSJabar.id : Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) memasang dua tenda ukuran besar di halaman Gedung DPRD Kabupaten Garut pascaaksi unjuk rasa, Kamis (20/12/2018) lalu.
Kedua tenda tersebut tempat mereka menginap hingga pihak eksekutif dan legislatif mengabulkan permohonan mereka.
Koordinator KBM, Abu Musa Mutaqien mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Garut.
” Aksi ini akan berakhir hingga hari Rabu (26/12/2018) setelah ada kesanggupan dari Bupati, Ketua DPRD dan Ketua Fraksi menerima audensi,” kata Abu kepada FOKUSJabar.id, Minggu (23/12/2018).
Menurut Abu, pihaknya merasa kecewa saat aksi, Kamis lalu tak ada satupun anggota dewan yang bersedia menerimanya. Padahal, pihaknya sudah memberitahu sebelumnya kepada pihak Sekwan.
” Makanya atas dasar ketidakhadiran anggota, pimpinan DPRD dan Bupati, kami sepakat akan nginep di sini hingga Rabu, 26 Desember,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Ketua LSM Laskar Garut Mandiri (Lagam), Yudi Setia Kurniawan. Pihaknya akan tetap bertahan “Camping” di Gedung DPRD hingga pejabat yang berwenang bersedia menerima audensi.
” Alhamdulillah, Ketua DPRD Garut telah menemui kita dan berjanji memfasilitasi audensi pada hari Rabu mendatang,” kata Yudi.
Meski begitu, pihaknya mendesak DPRD Garut menggunakan hak politiknya. Yakni, Hak Interpelasi dengan dasar ” Rapot Merah Bupati Garut.”
” KMB pun mendesak KPK, Mabes Polri, Kejagung untuk turun ke Garut guna menyelidiki proyek mangkrak Amazing Garut,” pungkas Yudi.
(Andian/Bam’s)
