BANDUNG, FOKUSJabar.id : Mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) kembali menuntut kejelasan terkait proses pemilihan rektor (Pilrek) yang selama ini di tunda dari jadwal yang sudah di tentukan.
Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Unpad (AMPU) mendesak Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad sebagai lembaga penyelenggara pilrek segera merampungkan proses pilrek yang ditunda sejak 27 Oktober 2018 lalu itu, jangan sampai terkatung-katung tidak ada kejelasan kapan digelar Pilrek.
Mereka menggeruduk Kantor MWA Unpad di Jalan Cimandiri Kota Bandung, Kamis (21/12) sore untuk menyampaikan kekecewaannya itu. Bahkan, mereka pun melakukan aksi dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Selamatkan Unpad” tepat di depan Kantor MWA Unpad.
“Kami kecewa karena tidak ada kejelasan terkait proses pilrek ini,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Peduli Unpad Chaidar Maulana Wardana.
Chaidar menuturkan, berdasarkan audiensi dengan pihak MWA, pihaknya menuding ada pihak-pihak yang sengaja mengulur-ngulur agenda Pilrek Unpad Periode 2019-2024. Dia menyebut, Ketua MWA Rudiantara sebagai sosok yang paling bertanggung jawab terhadap molornya agenda tersebut.
“Saya bisa katakan dengan jelas, orang yang berusaha mengundurkan-ngundur proses ini adalah Ketua MWA Pak Rudiantara,” ujar Chaidar.
Tudingan tersebut didasari alasan tidak adanya itikad baik dari Ketua MWA untuk melanjutkan agenda pilrek, salah satunya dengan tidak menghadiri sidang-sidang pleno untuk membahas kelanjutan pilrek.
“Berdasarkan statuta (aturan), sidang-sidang pleno itu harus dihadiri Ketua MWA sebagai pengambil keputusan. Kami melihat tidak ada itikad baik dari Ketua MWA ini. Ketika ada dorongan dari anggota untuk rapat, Ketua MWA ini selalu menghilang,” ucapnya.
Chaidar menjelaskan, agenda pilrek yang terkatung-katung tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Unpad. Dia menegaskan, tidak menginginkan Unpad dipimpin oleh seorang Plt.
“Salah satu dampaknya buat mahasiswa, ijazah yang akan kami dapatkan nanti ditandatangani Plt, kami tidak mau itu terjadi. Secara hukum, tanda tangan Plt itu kurang kuat,” ucap dia.
Sementara itu Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unpad Hikmat Kurnia menambahkan, pihaknya mendesak agar Majelis Wali Amanah (MWA) Unpad segera memutuskan satu dari tiga nama calon rektor Unpad yang sebelumnya sudah terpilih lewat proses penjaringan yang diikuti 8 calon.
“Batas waktunya kan sampai 13 Januari 2019. MWA masih punya waktu untuk memilih rektor. Rektor harus terpilih sebelum tenggat waktu,” kata Hikmat saat dihubungi melalui ponselnya.
Hikmat berharap, molornya penentuan rektor Unpad bukan karena dipolitisasi oleh kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok. Dia menilai, proses pemilihan rektor yang terkatung-katung hingga saat ini menimbulkan kegaduhan di seluruh aspek civitas akademi Unpad.
Menurut Hikmat, satu-satunya cara agar kegaduhan berakhir adalah segera menentukan nama rektor Unpad sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya, menurut Hikmat belakangan ini santer terdengar kabar yang mengatakan bakal ada perubahan dalam aturan pemilihan rektor Unpad.
“Ikuti saja aturan main sesuai statuta. Kalau aturannya berubah ditengah pertandingan ini akan merepotkan semua pihak dan akan menimbulkan pertanyaan. Kalau aturannya mau diubah, harusnya dari awal,” ujarnya.
Hikmat mengatakan, pemilihan rektor Unpad seharusnya tidak membuat seluruh sektor civitas akademi Unpad menjadi gaduh. Dia memastikan seluruh anggota IKA Unpad akan mendukung siapapun rektor yang dipilih oleh MWA.
“Ini kan, pergantian yang biasa saja di dalam organisasi. Tapi agar tidak gaduh, ini butuh penyelesaian,” tuturnya.
(AS)
