BANDUNG, FOKUSJabar.id : Masa kerja Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Emil) telah melewati 100 hari. Beberapa program unggulan diluncurkannya. Namun ada juga target yang tidak terealisasi.
Dari data yang terhimpun, Emil sudah meluncur sekitar 11 program unggulan. Diantaranya, Jabar Quick Respon, Satu Desa Satu Industri, Desa Digital, Pesantren Juara, Saber Hoax, Jabar Masagi, Kredit Mesra, satu pesantren satu produk, Magrib Mengaji dan Sekoper Cinta.
Anggota DPRD Jawa Barat, Didin Supriadin mengatakan, 100 hari kerja Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum belum terlihat kinerjanya. Bagaimana tidak, dari program unggulan tersebut masih sebatas launching.
” Mungkin tahun depan baru terlihat hasilnya. Program mana saja yang bisa terlihat,” kata Didin.
Menurut Didin, program-program yang sudah diluncurkan Gubernur harus dilakukan dengan serius dan dikerjakan orang-orang profesional didalam bidangnya. Dengan begitu, program-program itu tidak hanya sekedar cermonial saja.
” Saya harap, sejumlah program itu bukan hanya sekedar seremonial saja. Tapi harus benar – benar terealisasi dengan seutuhnya,” ujarnya.
Pihaknya berharap, semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat mampu mendukung semua program yang sudah diluncurkan Gubernur agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan oleh segelintir orang yang berkepentingan.
Dengan demikian kata Didin, Gubernur dan Wakilnya sebagai kepala daerah harus bisa membuktikan bahwa Jawa Barat sebagai provinsi terbaik dan benar-benar juara lahir batin.
” Saya minta Gubernur-Wakil Gubernur membuktikan kepada masyarakat bahwa Jawa Barat Provinsi terbaik, juara lahir batin,” ucap dia.
Sementara terkait hubungan Emil dan DPRD masih harus banyak penyesuaian.
” Sejauh ini, komunikasi masih datar-datar saja. Sepertinya masih perlu penyesuaian dan komunikasi yang intensif,” ujarnya.
Didin pun berharap, kepala daerah yang baru melewati 100 hari masa kerjanya dapat mengoptimalkan birokrasi, memaksimalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mengfungsikan semua perangkat daerah sebagaimana mestinya.
” Semua pihak yang berkaitan dengan program yang beliau jalani harus dilibatkan, dengan harapan optimalisasi program agar berjalan sesuai target,” tuturnya.
Sementara itu pakar hukum Tata Negara, Asep Warlan mengomentari 100 hari kerja dengan ketentuan yang harus dilakukan oleh Gubernur. Pasalnya, ada perbedaan antara memimpin Pemerintahan Kota (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
” Kalau Wali Kota itu programnya bisa langsung pada program pembangunan. Tetap kalau Gubernur, tataran penguatan sinergitas. Baik dengan Kabupaten/Kota atau pemerintah pusat,” ucap Asep.
Menurut Asep, pada dasarnya tataran Gubernur lebih kepada administrator yang berkaitan dengan kebijakan strategis untuk pembangunan daerah.
” 100 hari memang belum bisa menentukan keberhasilan kepala daerah, namun saya harap program yang sudah di luncurkan bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, dalam 100 hari kerja Emil menuturkan, 100 hari kerja merupakan cerminan pembangunan Jawa Barat lima tahu ke depan. Selain itu, dalam 100 hari kerjanya dirinya berjanji akan melakukan percepatan pembangunan yang ada di Jawa Barat.
” Jadi semua dimensi-dimensi kita lakukan. Setelah 100 hari, tugasnya mengakselerasi. Kalau baru satu menjadi 10, baru 10 menjadi 100. Saya kira itu dan saya kira kami sangat siap,” kata Emil, Kamis (13/12/2018) lalu.
Selama 100 hari kerja, mantan Wali Kota Bandung ini sudah meluncur berbagai program yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, keagamaan, kesehatan hingga pariwisata.
Kendati demikian Emil mengaku, sederet program kerja yang telah diluncurkannya itu bukanlah ukuran keberhasilan atas kinerjanya. Sebaliknya, Emil mengembalikan penilaian tersebut kepada masyarakat Jabar, apakah kinerjanya tersebut sesuai ekspektasi mereka atau tidak.
(AS/Bam’s)
