CIMAHI, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Cimahi saat ini sedang melakukan kajian dan konsultasi publik untuk melakukan revisi dan penyesuaian Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dalam revisi Perda RTRW tersebut, menitikberatkan pada sejumlah permasalahan elementer di Cimahi yang mesti segera diselesaikan.
Beberapa permasalahan seperti yang disebutkan antara lain penanganan banjir, pembangunan trase Kereta Cepat Indonesia Cina, pengentasan kemacetan, penataan wilayah kumuh, kawasan industri rawan polusi, serta permasalahan lainnya.
“Permasalahan yang berkenaan dengan tata ruang di Kota Cimahi ini sangat banyak, lalu kita rinci dalam revisi Perda RTRW ini. Disesuaikan dengan program pemerintah untuk penyelesaiannya,” ungkap Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi, Tata Wikanta, saat ditemui Rabu (5/12).
Pihaknya juga mesti mensinergikan revisi Perda RTRW tersebut dengan program pemerintah pusat. Sebagai contohnya yakni pembangunan trase KCIC di sejumlah titik di Cimahi.
“Begitu ada proyek nasional yang masuk wilayah kita, ini harus dipayungi juga dengan Perda RTRW. Kemudian kita punya rencana pembangunan mall pelayanan publik Cimahi dan underpass, nah ini payung hukumnya kan harus jelas, sehingga pola ruang yang ada di Cimahi ini benar-benar terkendali,” jelasnya.
Secara teknis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Huzein Rachmadi, mengatakan revisi Perda nomor 3 tahun 2012 tentang Tata Ruang tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini.
“Revisi ini dilakukan setelah kami melakukan Peninjauan Kembali (PK) dan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,” bebernya.
Revisi Perda RTRW ini nantinya akan menyelamatkan pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis di Kota Cimahi untuk 20 tahun kedepan.
“Misalnya bagaimana kami melakukan penataan wilayah kumuh di Cimahi, yang nanti mengarah pada pengentasan banjir, masuk lagi ke ranah KBU, zona merah mata air, dan terus berkesinambungan,” tuturnya.
(Achmad Nugraha)
