Minggu 12 Januari 2025

Komisi IV DPRD Jabar Berharap APBD Tidak Tergerus Proyek Pusat

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Fraksi Gerindra Daddy Rohanady berharap APBD Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil (Emil) tidak tergerus untuk pendanaan proyek yang dilakukan pemerintah pusat. Contohnya untuk proyek pembangunan Bandara Cikembar di Kabupaten Sukabumi.

Dia mengatakan bahwa gelontoran dana APBD Jabar untuk men support pembangungan bandara itu mengalir besar.

Sementara jika melihat pembangunan bandara di beberapa provinsi atau daerah lain, pemerintah pusat bisa jorjoran mendanai. Sebut saja Bandara Kualanamu di Medan.

“Bandara Cikembar ini bandara ketiga agak besar volume APBD masuk di situ. Kita soroti soal keikutsertaan APBD masuk di situ. Kalau kita baca di Medan ada Kualanamu, di Nusa Tenggara Barat, Kulon Progo semua dari A sampai Z (pembangunannya) dibiayai pusat, kenapa di Jabar nggak bisa?” kata Daddy di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (23/11/2018).

Untuk Bandara Cikembar, dia mengatakan bahwa pada APBD perubahan masuk Rp25 milyar dan Rp50 milyar untuk tahun 2019.

Dia berharap Pemprov Jabar bisa merespon cepat permasalahan ini. Artinya APBD Jabar dalam ‘selalu digerus’ dengan volume pembebasan lahan.

Akan lebih ideal, kata dia, jika anggaran tersebut bisa digunakan sebagai tambahan anggaran dari dinas yang mendapat porsi APBD kecil atau dialihkan untuk program yang bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

“Ada dinas-dinas di kita dari sisi anggaran relatif kecil, contoh dinas sosial. Kita punya PMKS banyak, tapi berapa maksimal yang bisa diurus. Maksimal sekarang mungkin hanya 80 ribu PMKS,” kata dia.

Daddy akan menunggu respon dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil). Terlebih Emil sudah menyatakan akan melobi pemerintah pusat agar mau mengucurkan banyak dan ke Jabar.

“Gubernur sempat janji untuk loby pusat, tinggal kita tunggu saja,” jelas dia.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar Gubernur bisa mengawasi jalannya proyek-proyek besar lainnya yang sedang berlangsung di Jabar dengan maksimal. Seperti pembangunan Tol Cisumdawu, Tol Bocimi dan beberapa proyek lainnya.

Terkait APBD 2019, kata Daddy, memang ada beberapa hal yang disoroti secara spesifik. Khususnya, beberapa program yang belum tuntas dilaksanakan oleh Gubernur sebelumnya Ahmad Heryawan.

“Itu menjadi tugas. Karena kepala daerah yang baru tidak boleh membatalkan kebijakan kepala daerah lama,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, meski ada beberapa proyek yang belum selesai, namun bukan berarti mangkrak. Hal itu terjadi, karena anggarannya harus dibagi-bagi untuk kepentingan lain.

” Anggarannya bertahap, kenapa bertahap?, karena dibagi-bagi dengan kepentingan yang lain. Yang penting pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, pendidikan di Jabar bisa terakomodasi dengan baik,” tutur Uu.

(LIN)

Berita Terbaru

spot_img