CIMAHI, FOKUSJabar.id: Walikota Cimahi Ajay M Priatna menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi 2019 bakal memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut menjawab tuntutan masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan langsung.
“Ada skala prioritas. Kami dan jajaran ASN sepakat, apapun kondisinya APBD harus prioritas pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Jum’at (9/11/2018).
Nilai R-APBD Kota Cimahi tahun 2019 yang diajukan pada pos Pendapatan sebesar Rp 1,455 triliun. Sedangkan, untuk pos Belanda Daerah diajukan sebesar Rp 1,733 triliun.
“Belanja untuk pembangunan terdapat dalam pos Belanja Langsung yang nilainya sekitar Rp 1,052 triliun. Terutama, diprioritaskan untuk infrastruktur jalan, jembatan, serta pelayanan wajib meliputi pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Salah satu kebutuhan infrastruktur yang mendesak diantaranya pembangunan underpass Gatsu yang baru tahap pembuatan Detail Engineering Design (DED), dan lainnya.
Ajay mengklaim, struktur APBD Kota Cimahi sudah cukup baik dan seimbang antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
“Untuk mengurangi defisit anggaran, diambil dari sisa lebih perhiungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya,” katanya.
Terkait kenaikan gaji ASN sesuai kebijakan pemerintah pusat dan kenaikan tunjangan honorer, lanjut Ajay, pihaknya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) RI sebagai dasar hukum.
“Untuk kenaikan gaji ASN belum pasti, katanya Keppres-nya masih dibuatkan. Termasuk kenaikan gaji buat walikota juga,” imbuhnya.
Pihaknya juga berharap Dana Kelurahan bakal dikucurkan pemerintah pusat mulai tahun anggaran 2019.
“Kami harap dana kelurahan turun, katanya sudah dianggarkan tinggal menunggu kepastiannya. Saya rasa sama pentingnya antara dana kelurahan dan dana desa,” tandasnya.
(Achmad Nugraha)
