CIMAHI, FOKUSJabar.id: Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Arlan Sidha mencurigai proyek pokok pikiran (pokir) sebagai alat bagi Anggota DPRD Kota Cimahi untuk mendompleng popularitas. Pasalnya, anggaran pokir itu diadakan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2018 atau menjelang tahun politik 2019.
Padahal, sebelumnya tak ada anggaran khusus pokir. Apalagi 45 wakil rakyat petahana yang menjabat saat ini ikut kembali dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
“Jika masyarakat mengetahuinya, ini cukup riskan. Dewan memanfaatkan momen. Sebab perubahan dilakukan saat tahun politik. Transparansi sangat penting untuk mencegah terjadinya politisasi dari sebagian masyarakat atau para calon anggota dewan yang bukan petahana,” kata Arlan melalui sambungat telepon, Kamis (8/11/2018).
Menurut Arlan, seluruh Anggota DPRD Kota Cimahi harus memberikan alasan kepada masyarakat terkait dasar merubah anggaran dengan jumlah yang cukup besar. Bahkan pihak dewan pun harus menjelaskan penggunaanya.
“Anggaran Rp30 milyar itu jumlah yang cukup besar. Masyarakat perlu tahu dan paham (peruntukan pokir), jangan sampai terjadi salah paham antara perubahan anggaran sekarang dengan kondisi masyarakat,” ucapnya.
Kendati begitu, kata dia, selama dianggap lebih penting dari beberapa program yang ada di Cimahi, maka tidak ada masalah. Sinkronisasi harus dilakukan dengan dinas terkait agar tidak terjadi ketimpangan antara program dinas yang sudah ada dengan pokir dari dewan.
Sehingga diharapkan akan ada terobosan baru dari setiap dinas. Dengan anggaran sebesar itu pun harus ada jaminan dari dewan soal manfaatnya.
“Selama ini kita tidak tahu apa saja kinerja dewan yang sudah dihasilkan dari pokir yang dikeluarkan dewan dan dikerjakan dinas, atau selama ini hanya dinas saja yang membuat program,” kata dia.
(Achmad Nugraha/LIN)
