BANDUNG, FOKUSJabar.id : Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum buka Rapat Koordinasi Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan Pemda bertempat di Aula Soekarno Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Rabu (31/10/2018).
Uu menyebut, kegiatan tersebut sangat penting sebagai bentuk apresiasi bagi Kepala Daerah termasuk Provinsi yang telah meraih prestasi laporan keuangan dalam bentuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
” Prestasi ini jadikan sebagai motivasi bagi daerah menjadi lebih baik lagi dan mampu mempertahankan di tahun-tahun berikutnya,” paparnya.
WTP merupakan salah satu penilaian atas kualitas Pemerintah Daerah dalam menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan. Mulai dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
” Sejak kami dilantik, ditambahkan bidang lain. Yaitu, keimanan dan ketaqwaan serta kebahagiaan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Provinsi Jawa Barat dan 24 Kabupaten/Kota telah mendapatkan WTP. Bahkan, ada yang berturut-turut. Tapi Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Untuk itu, Uu menyarankan apa yang menjadi rekomendasi BPK disaat penilaian harus segera dilaksanakan tepat waktu. Yang paling penting, adanya niat dan usaha untuk membereskan atau menindaklanjuti laporan dari Kabupaten/Kota yang akan diserahkan pada BPK.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan, kegiatan ini dalam upaya untuk meningkatkan sinergi antara wakil dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota yang menitikberatkan pada pengelolaan keuangan. Disertai dengan penyerahan penghargaan dari Menteri Keuangan RI selaku pengelola fiskal.
Salah satu alasan masih ada Kabupaten/Kota WDP, akibat kepemilikan aset tetap yang membutuhkan waktu untuk membereskannya.
“ Tapi paling tidak, BPK ingin lihat apakah ada keinginan membereskannya. Memang butuh waktu 2-3 tahun, tapi ada usaha untuk menindaklanjutinya,” ujar dia.
Berikut penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas LKPD Tahun 2017 dengan Pencapaian Standar Tertinggi:
1. Pemprov Jabar, Kota Depok dan Kota Banjar tujuh kali berturut-turut memperoleh opini WTP (2011-2017).
2. Kabupaten Ciamis, Majalengka dan Kota Cimahi, lima kali berturut-turut memperoleh opini WTP (2013-2017).
3. Kabupaten Bekasi, Cianjur, Kuningan, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya dan Kota Sukabumi, empat kali berurut-turut memperoleh opini WTP (2014-2017).
4. Kabupaten Bogor, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Purwakarta dan Kota Bekasi, tiga kali berturut-turut memperoleh opini WTP (2015-2017).
5. Kabupaten Bandung, Pangandaran, Kota Bogor, Cirebon dan Kota Tasikmalaya, dua kali berturut-turut memperoleh opini WTP (2016-2017).
(Bam’s)
