BANDUNG, FOKUSJabar.id : Seiring dengan deadlocknya sidang mediasi terkait gugatan perkara kepemimpinan Ahmad Saefudin di kepengurusan KONI Jabar di Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI), dorongan untuk menggelar Musyawaran Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Jabar pun makin menguat.
Beberapa anggota KONI Jabar dari pengurus provinsi (pengpov) cabang olahraga dan badan fungsional pun mulai memunculkan nama untuk calon Ketua Umum KONI Jabar.
Wakil Ketua I Pengprov IPSI Jabar, Agus Sihombing menilai jika kepengurusan KONI Jabar saat ini tidak mendapat legitimate dari pemerintah. Dalam hal ini dari Gubernur Jabar, M Ridwan Kamil.
“Itu terlihat dengan tidak adanya perwakilan pemerintah pada saat pelaksanaan Musorprov yang digelar KONI Jabar pimpinan Ahmad Saefudin pada 12-14 September lalu. Bahkan permohonan audiensi terkait hasil Musorprov sendiri, hingga saat ini tidak direspon Pak Gubernur,” ujar Agus saat ditemui di The Papandayan Hotel, Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, Jumat (5/10/2018) malam.
Berdasarkan hasil kesimpulan Biro Hukum Setda Provinsi Jabar, lanjut Agus, Ahmad Saefudin yang masih menyandang status sebagai TNI aktif telah melakukan pelanggaran UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dengan menjabat sebagai Ketua Umum KONI Jabar. Dan berdasarkan UU SKN tersebut, Gubernur memiliki kewenangan dalam pengawasan, evaluasi, hingga menjatuhkan sanksi jika terdapat pelanggaran.
“Karena itu, polemik yang saat ini terjadi di kepengurusan KONI Jabar harus diselesaikan sehingga kami pun mendesak digelarnya Musorprovlub. Bahkan kami sudah menyiapkan figur untuk dicalonkan sebagai Ketua KONI Jabar jika Musorprovlub itu benar terjadi yakni MQ Iswara karena beliau punya pengalaman mumpuni di organisasi olahraga dan punya hubungan baik dengan penentu kebijakan atau pemerintah,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Persatuan Gerak Jalan (PGJ) Jabar, Mamat Widya. Pihaknya mendukung untuk digelarnya Musorprovlub KONI Jabar dan mendukung MQ Iswara sebagai calon Ketua Umum KONI Jabar.
“Kami melihat, Pak Iswara sangat cocok dan pas sebagai Ketua Umum KONI Jabar karena beliau memiliki pengalaman yang mumpuni dan sudah terbukti keberhasilannya saat memimpin PBVSI Jabar di lebih dari tiga periode,” terang Mamat.
Tak hanya IPSI dan PGJ, dukungan pelaksanaan Musorprovlub KONI Jabar dan pencalonan MQ Iswara pun mengalir dari anggota KONI Jabar lain. Seperti dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) melalui Yunu Herdiana, lalu Persatuan Soft Tennis Indonesia (PESTI) yang diwakili Ketua Umum, Bambang Haryono, kemudian Ahmad Suhendar sebagai Wakil Ketua III Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Jabar, hingga Ketua Harian Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Jabar, Nandang Saptari.
“Kita memang masih menunggu keputusan tetap BAORI. Tapi kemungkinan besar gugatan yang dilayangkan teman-teman dimenangkan setelah di dua kali sidang mediasi, Pak Ahmad Saefudin maupun pihak KONI Pusat hanya dihadiri kuasa hukum,” ujar Nandang.
Mantan Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jabar ini menilai, pelaksanaan RAT dan Musprov yang dilaksanakan KONI Jabar pimpinan Ahmad Saefudin pada September 2018 lalu terlalu memaksakan. Pasalnya, pelaksanaan dua agenda tersebut tidak mendapatkan ‘restu’ dari pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar sebagai penanggungjawab dan pemberi anggaran.
“Seharusnya menunggu arahan dari Pak Gubernur dan KONI Jabar bisa fokus dulu pada pelaksanaan Porda XIII Jabar. Tapi ini dipaksakan sehingga Porda XIII Jabar menjadi korban dimana KONI Jabar sehrusnya bisa berkoordinasi baik dengan pemprov Jabar sebagai pemberi anggaran. Untuk itu, kami mendukung digelarnya Musorprovlub dan untuk siapa yang pantas untuk dicalonkan sebagai Ketua KONI Jabar kedepan, kami memilih Pak Iswara,” tegas Nandang.
Salah seorang tokoh Olahraga Jabar, Herry Mei Oloan pun mendukung sikap yang diperlihatkan cabang olahraga dan badan fungsional untuk menyelamatkan pembinaan olahraga prestasi di Jabar. Hal ini pun menjadi penantian panjang dirinya sejak tahun 2014, saat Ahmad Saefudin pertama kali memimpin KONI Jabar.
”Sejak dulu saya sudah ingatkan, tidak dalam kapasitas Ahmad Saefudin sebagai pribadi tapi sebagai seorang TNI aktif yang memang dilarang UU. Perubahan saat ini pun, saya pikir didukung oleh Gubernur sebagai pemegang kebijakan dan
kembalikan olahraga pada aturan sebenarnya, kepada marwahnya yang mengacu pada UU dan AD/ART. Musorprovlub bisa digelar jika Ketua Umum berhalangan tetap dan kondisi ini bisa dilakukan karena Ahmad Saefudin tidak bisa melaksanakan tugas karena secara aturan melanggar dan kemungkinan besar BAORI menyatakan kepengurusan ini tidak legitimate,” pungkas Herry Mei yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KONI Kota Bandung dan Ketua Pengprov Porserosi Jabar.
(ageng/bam’s)
