GARUT, FOKUSJabar.id : Lantaran minim perhatian pemerintah, ratusan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (17/9/2018).
Begitupun di Kabupaten Garut, aksi mogok mengajar terus bergulir. Baik di tingkat TK, SD hingga SMP.
Informasi yang terhimpun FOKUSJabar.id, Kepala Sekolah, pengurus PGRI dan Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) di 42 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Garut gelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas teknis pemberangkan aksi “ Jihad Guru,“ ke kantor DPRD, Selasa (18/9/2018) besok.
Salah satunya dilakukan pengurus DPC Fagar dengan PGRI Kecamatan Cibatu. Rakor tersebut dihadiri seluruh Kepala Sekolah, guru honorer dan unsur Forkompim setempat.
Ketua PGRI Kecamatan Cibatu, Dadang menyaku mendukung aksi “ Jihad Guru “ yang menuntut haknya yang telah berjasa membantu para Kepala Sekolah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Pihaknya meminta, aksi unjuk rasa Selasa (18/9/2018) besok mesti berjalan tertib.
“ Ingat, kita ini tenaga pendidik. Jadi, demonya jangan arogan dan jangan mengeluarkan kata-kata kurang sopan,” pinta Dadang.
Korlap DPC Fagar Kecamatan Cibatu, Aep Saepudin menjelaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat terhormat. Meski berstatus honorer, tetap namanya guru dan disahkan UU Guru dan Dosen.
Guru honorer Garut yang tergabung di Fagar lanjut Aep, diakui oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan uang insentif Rp200 ribu per bulan.
“ Jadi, dimana letaknya bahwa guru honorer illegal?,” kata Aep yang juga Kepala SMA Al-Madinah Cibatu.
Menurut Wakil Ketua FKSS Kabupaten Garut, aksi “ Jihad Guru “ tetap akan dilaksanakan, kendati Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) sudah diganti. Sedikitnya 600 guru honorer se-Kecamatan Cibatu akan turun menggelar aksi ke kantor DPRD Garut.
“ Diperkirakan 10 ribu guru honorer se-Kabupaten Garut turun ke jalan melakukan aksi Jihad Guru untuk menuntut SK penugasan dan tetapkan Kadisdik definitif,” pungkasnya.
(Andian/Bam’s)
