GARUT, FOKUSJabar.id : Bupati Garut, Rudy Gunawan menyebut, ada tiga daerah di Provinsi Jawa Barat yang mengajukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Salah satunya, Garut Selatan (Garsel) yang sudah diusulkan sejak tahun 2004 silam.
Persoalan Jabar Selatan sambung Rudy, sebelumnya sudah rampung dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Hanya saja, saat ini terganjal moratorium.
” Sebelumnya persoalan Jabar Selatan sudah selesai dan mendapatkan persetujuan. Hanya saja pada saat itu terganjal moratorium. Kini, hanya tinggal menunggu administrasi saja,” beber Rudy Gunawan.
Rintisan DOB Garsel sudah muncul sejak kepemimpinan Bupati Agus Supriadi (2004). Artinya, pemekaran wilayah mulai dibahas. Namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya, rencana tersebut belum terlaksana.
“Sebenarnya, September 2014 Garut lolos (pemekaran). Namun karena moratororium, akhirnya ditangguhkan,” ungkap Rudy Gunawan.
Terkait DOB Garut Selatan, pihaknya akan mendukung penuh. Termasuk kesiapan melepas belasan kecamatan di wilayah Selatan Garut dalam upaya pemerataan pembangunan di wilayah Jawa Barat.
” Kami mendukung. Terlebih sudah diperdakan,” kata Bupati.
Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai, perlu ada pemekaran daerah khususnya di wilayah Jabar bagian Selatan. Menurutnya, jumlah penduduk di Jabar sebanyak 48 Juta jiwa atau terbesar se-Indonesia tidak sebanding dengan jumlah daerah saat ini yaitu 27 Kota/ Kabupaten.
“Jadi akan kita perjuangkan untuk pemekaran, prioritasnya di Jabar Selatan,” kata Emil, di Bandung, Jumat (7/9/2018).
Gubernur mengatakan, pemekaran perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan dalam pelayanan publik. Contohnya masyarakat di pelosok yang mengurus administrasi kependudukan harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke ibu kota daerah.
“Ada yang sampai menempuh waktu 8 jam, kasian kan,” ujarnya.
Dipilihnya Jabar Selatan untuk pemekaran karena selain memiliki daerah luas, potensi kepariwisataan pun sangat besar untuk dikembangkan dan alamnya sangat subur. Hal tersebut bisa berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
” Jika pemekaran tersebut terealisasi, maka tidak akan ada ketimpangan antara wilayah utara, tengah dan selatan,” kata Emil.
Mengenai berapa daerah yang akan dimekarkan, Emil belum menyebut jumlahnya. Dia akan membahasnya terlebih dulu dengan DPRD Jabar.
(Andian/Bam’s)
