TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id : Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi mengatakan, data jumlah orang miskin di wilayahnya tidak bisa menjadi tolak ukur menurunnya angka jumlah kemiskinan di Kota Santri.
Pasalnya, saat ini banyak data-data kemiskinan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait tidak sesuai dengan indikator kemiskinan.
Menurut dia, kita selalu berkutat dengan data indikator kemiskinan yang tidak seragam. Alhasil, sampai kapanpun data kemiskinan di Kota Tasikmalaya tidak akan terpecahkan.
” Data BPS dengan Dinas Kesehatan, BKKBN dan data kami berbeda. Kalau seperti ini, data kemiskinan di Kota Tasikmalaya pasti kacau,” katanya.
Pihak terkait yang mengeluarkan survei data kemiskinan lanjut dia, seharusnya berpedoman pada Basis Data Terpadu (BDT). Dengan begitu akan sinkron.
” Persoalan data ini harus diselesaikan bersama agar tidak simpang siur dan ketidakpastian,” ujarnya.
Nana menuturkan, berdasarkan data yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya tahun 2017, jumlah orang miskin di Kota Santri mencapai 97.850 orang atau 14,8 persen dari total jumlah penduduk. Sementara data Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mencapai 74.000 orang.
Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman menegaskan, jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya sudah menurun dari 15,3 persen (2016) jadi 14,8 (2017).
” Menekan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran merupakan program serta prioritas kerja kita untuk lima tahun kedepan. Target kita menurunkan angka kemiskinan pada level 5 persen,” terang Wali Kota.
Pihaknya membentuk Tim Koordinator Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan meluncurkan berbagai program yang jelas dan terarah sehingga penanggulangannya tepat sasaran.
” Mereka bekerja supaya kemiskinan terus berkurang dan mempercepat program KIS, PKH, KIP termasuk RTLH, Kotaku, program Kota, program Provinsi serta program dari pemerintah pusat dengan cacatan data base yang jelas dan akurat agar tepat sasaran,” pungkasnya.
(Seda/Bam’s)
