BANDUNG, FOKUSJabar.id: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat memastikan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2018 tetap akan digelar sesuai jadwal semula yakni pada Rabu (5/9/2018). Sementara untuk pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Jabar tahun 2018 yang semula direncanakan pada Kamis-Sabtu (12-14/9/2018) kemungkinan ditunda sambil menunggu arahan dari Gubernur terpilih, Ridwan Kamil.
Ketua Umum KONI Jabar, Ahmad Saefudin menuturkan RAT 2018 harus tetap digelar sesuai jadwal karena merupakan amanat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI Jabar. Selain itu, RAT sendiri menjadi media bagi pihaknya untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja sekaligus program kerja KONI Jabar kedepan.
“Apalagi RAT 2018 ini menjadi khusus karena RAT terakhir di masa kepengurusan saya. Selain agenda tersebut, RAT sendiri mengagendakan pembentukan tim penjaringan untuk Ketua Umum KONI Jabar periode selanjutnya. RAT pun menjadi saluran resmi bagi kami untuk mengimnformasikan kepada anggota terkait pelaksanaan Musorprov yang akan digelar setelah kami mendapatkan arahan dari Gubernur Jabar terpilih setelah dilantik,” ujar Ahmad saat ditemui di ruang kerjanya, gedung KONI Jabar, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Senin (3/9/2018).
Selain itu, lanjut Ahmad, RAT pun menjadi agenda yang harus ditetapkan sesuai jadwal semula karena secara kepengurusan KONI Jabar dibawah pimpinannya akan habis pada pertengahan September 2018 ini. Meski demikian, dirinya menegaskan dan memastikan jika pelaksanaan RAT tersebut tidak akan diubah menjadi Musorprov dengan agenda pemilihan Ketua Umum KONI Jabar periode 2018-2022.
“Untuk agenda pemilihan Ketua Umum KONI Jabar 2018-2022, tetap akan dilaksanakan pada saat Musorprov. Dan untuk pelaksanaan Musorprov, kami akan menunggu arahan gubernur. Sesuai keinginan beliau yang menginginkan Musorprov digelar setelah pelantikan,” terangnya.
Terkat arahan boikot pelaksanaan RAT dan Musorprov, Ahmad menuturkan, hal tersebut terjadi karena informasi yang diterima Gubernur Jabar terpilih, Ridwan Kamil, belum lengkap. Dirinya pun berharap bisa bertemu dan memberikan penjelasan selengkapnya kepada Gubernur Jabar terpilih, Ridwan Kamil sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman.
Terkait kehadiran dirinya sebagai Ketua Umum sekaligus jabatannya di Kemenhan, diakui Ahmad, sudah tidak lagi menjadi perdebatan. Pasalnya, pihak KONI Pusat sudah menyatakan tidak ada masalah, begitu pun dari pihak Mahkamah Konstitusi (MK).
“Termasuk izin dari tempat saya bertugas di Kemenhan pun sudah dikantongi. Untuk itu kami terus berupaya bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan beliau, hanya saja sampai saat ini belum dapat kesempatan itu karena kami tidak mengetahui melalui saluran yang mana. Kami sendiri sudah menyampaikan informasi dan pandangan kami melalui tim transisi (tim otorisasi dan sinkronisasi, TOS) dan semoga bisa tersampaikan dengan baik kepada beliau,” tegasnya. (Ageng)
