JAKARTA, FOKUSJabar.id: Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan larangan kepolisian terhadap deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/8) kemarin, dilakukan bertujuan untuk menghindari bentrokan massa. Menurutnya keliru jika pelarangan itu sebagai tindakan represif.
“Siapa yang represif? Siapa yang bilang? Sekarang kan apa saja bisa,” ujar Luhut di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Luhut menilai adanya unsur provokatif dalam gerakan #2019GantiPresiden, sehingga larangan deklarasi di Surabaya itu oleh kepolisian sudah sangat tepat dilakukan, demi menghindari bentrok massa dari kedua yang pro dan kontra.
“Saya pikir ngapain (gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya) provokasi gitu,” ujar Luhut.
“Tapi enggak apa-apa juga (dilarang) dari pada bentrok,” tambahnya.
Luhut menilai gerakan-gerakan bernada provokatif memang harus dilarang. Karenanya, ketimbang meributkan soal gerakan #2019GantiPresiden, Luhut meminta semua pihak menikmati Asian Games 2018, dimana para atlet Indonesia terus berjuang meraih prestasi.
“Coba nikmati tuh Asian Games, semua penuh medali sekarang. Nikmati success story yang ada, kenapa sih zaman gini masih ribut-ribut,” jelasnya.
Luhut sendiri membantah pemerintah yang anti kritik. Ia mengklaim selama ini pemerintah selalu bersikap terbuka dengan berbagai macam kritik, kendati tak sedikit kritikan itu disuarakan sejumlah pihak secara asal tanpa dasar.
“Selama ini dikritik segala macam enggak benar juga kita telan saja kok. Kurang apa coba kritiknya?” tandas Luhut. (Vetra)
